Yth Bapak Presiden...

Judul di atas saya ambil dari judul sebuah buku terbitan lembaga swadya masyarakat (LSM) Rumah Kebangsaan bulan Juni 2014. Judul lengkap dari buku ini adalah Yth Bapak Presiden: Pesan untuk Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan.

Cetakan pertama buku ini Juni 2014 atau sekitar satu bulan sebelum pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014. Buku ini berisi pesan-pesan untuk presiden yang dihasilkan untuk pemilihan presiden waktu itu. Pemenang pilpres itu adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (waktu itu) Jusuf Kalla.

Ada 30 penulis menyampaikan pesan-pesan untuk presiden pemenang pilpres tersebut. Pesan-pesan itu tertulis.

Ini mengingatkan saya pada pepatah Latin kuno dari Roma, verba volant, scripta manent, artinya, kata-kata yang diucapkan terbang, kata-kata tertulis tetap ada.

Itu artinya, kata-kata lisan mudah dilupakan, tetapi tulisan akan tetap ada atau abadi. Yang tertulis biarkan tertulis.

Kita buka kembali buku itu. Beberapa penulisnya ada yang bekerja atau jadi pegawai di Istana Kepresidenan, ada juga yang di luar Istana. Ada juga yang menjadi menteri, yakni Teten Masduki, menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Kang Teten selain menulis artikel "Jalan Pedang Memerangi Korupsi" (halaman 91), juga memberi pengantar buku ini sebagai Pelaksana Harian Rumah Kebangsaan.

Sebelum melihat isi tulisan Kang Teten yang cukup enak dibaca saat ini, kita simak dulu isi pesan penulis lain yang cukup mengasyikan untuk dikutip beberapa kalimat dalam artikelnya.

Kita lihat artikel Arifin Panigoro, sebagai salah satu pendiri perkumpulan Rumah Kebangsaan yang kini menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sebagai catatan tambahan lembaga Wantimpres, seperti halnya lembaga staf khusus presiden ini didirikan pertamakali di dalam istana, oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Anda tidak layak

Coba kita cuplik beberapa kalimat tulisan Arifin Panigoro di bawah judul “Solusi Krisis Energi Nasional” (halaman 198 - 203).

“Jangan lagi berpatokan pada cadangan minyak yang tinggal yang tinggal 3,7 milyar barrel dan diperkirakan akan habis sebelah tahun lagi.” Begitu kata Arifin.

“Apa lagi jika Anda sejak awal sudah berancang-ancang menggantungkan diri pada impor bahan bakar minyak (BBM), lebih baik segera saja turun dari kursi terhormat. Anda sungguh tidak layak memimpin Republik Indonesia yang perkasa !”. Waduh. Begitu seruan pesan Arifin Panigoro itu.

“Enough is enough! Katakan itu dengan lantang kepada kebijakan atau platform energi di masa lalu. Republikmu telah dibelit krisis energi. Impor BBM oleh Pertamina menggila hingga 150 juta dollar AS per hari..........Di sektor listrik pun tidak kalah amburadul....”.

Tapi sekali lagi, jangan lupa ini kalimat ditulis oleh Arifin Panigoro tahun 2014 lalu, enam tahun lalu.

Lalu ada artikel dengan judul “Demokrasi yang Membahagiakan” ditulis oleh Sukardi Rinakit yang kini jadi salah satu staf khusus presiden di istana kepresidenan.

Beberapa cuplikan yang saya ambil adalah bagian dari beberapa hal terpisah satu dengan yang lainnya.

Bernegara, kata Sukardi Rinakit, pada dasarnya adalah berkonstitusi. Dengan demikian, katanya lagi, di dalam saku baju presiden terpilih harus selalu ada konstitusi (UUD 1945).

“Setiap kali menghadapi masalah, buku konstitusi tersebut tinggal dibuka dan dibacakan, lalu diputuskan,” ujar Rinakit.

Ganti menteri

Tuan Presiden.....begitu kata Rinakit Juni 2014, “Anda mesti menyusun zaken kabinet dengan target capaian tiap departemen dan kementerian jelas dari waktu ke waktu”.

Apabila, ujar Rinakit, dalam satu kurun waktu tertentu target yang ditetapkan tidak tercapai, maka sesuai konsensus yang sudah disampaikan sejak awal (ketika penyusunan kabinet), menteri yang bersangkutan harus diganti.

“Staf khusus hanya ditambahkan pada bidang-bidang krusial dan strategis (khususnya energi, pangan, air) dan urusan hubungan keluar (khususnya lobi parlemen),” demikian kata Sukardi Rinakit.

Melompat ke kalimat lain, Sukardi Rinakit mengatakan, pemimpin nasional juga mesti mengatur kampanye politik hanya pada media milik publik (RRI dan TVRI) sehingga tercapai azas keadilan bagi semua partai politik. (J.Osdar)

Penipu

Komaruddin Hidayat dari Universitas Islam Indonesia (UIN) Ciputat, Jakarta, di bawah artikelnya, berjudul Melayani dengan Hati (halaman 36 - 39 ), antara lain mengatakan, ... jika posisi dan jabatan presiden yang dipercayakan Anda sia-siakan karena hanya untuk memenuhi ambisi dan kepentingan diri, keluarga dan kelompok di atas kepentingan rakyat, bahkan rakyat malah dibuat sengsara, pasti kutukan dunia-akhirat yang akan diperoleh.

“Anda akan dikenang sebagai pengkhianat dan perusak apa yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa. Anda akan dianggap sebagai penipu dan penjajah oleh rakyatnya sendiri,” ujar Komar.

Harap Anda ingat, kata Komar, sebenarnya rakyat itu daya ingatnya memang pendek.

“Tetapi berkat bantuan teknologi, maka berbagai janji-janji presiden yang pernah disampaikan akan mudah sekali diputar dan ditampilkan ulang melalui televisi untuk memantik ingatan. Dan jika dilanggar, dokumentasi televisi akan menampilkan kembali secara otentik,” ujarnya.

Teten Masduki, antara lain mengatakan di halaman 91 buku ini, korupsi di sini (Indonesia) memiliki kemampuan asimiilasi (penyesuaian diri) yang luar biasa dari sistem otoriter ke demokrasi tanpa mengalami hambatan.

Bapak Presiden...... demikian kata Teten Masduki, pemberantasan korupsi harus menjadi bagian utama upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, jangan sekadar jadi komoditi politik.

“Terbukti selama ini sistem demokrasi tidak melahirkan kesejahteraan umum bila kelembagaan demokrasi itu kotor,” ujar Teten dalam buku cetakan Juni 2014.

Dalam pengantar buku ini, Kang Teten menyampaikan harapannya ke depan, setelah 2014.

“Harapannya, kumpulan tulisan ini bisa merepresentasikan aspirasi publik kepada presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 nanti, terkait apa saja yang perlu dibenahi oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia lebih baik,” ujar Kang Teten.

Pak Arifin Panigoro, Cak Kardi, dan Kang Teten, sekarang bagaimanakah. Usulan Anda masih berlaku atau sudah terpenuhi atau bagaimana? Tapi yang perlu diingat usulan itu tertulis dan bisa dibaca kembali.