AWAL 2020 ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan betapa negara maritim terbesar dunia dibuat tak berdaya menghadapi puluhan kapal penangkap ikan China yang lalu lalang mencuri ikan di Laut Natuna.
Padahal aksi tengil mereka hanya dijaga kapal sejenis penjaga pantai.
Sementara kita tahu, di lautan yang sama, kapal perang TNI cuma bisa “melakukan penghalauan” dengan bahasa Inggris yang kacau-balau.
Soalnya berbeda jika kapal penyusup itu masuk tanpa sengaja—misal terbawa arus laut. Tapi yang ini, sudah melampaui batas tenggang.
Kami membayangkan jika sebuah torpedo saja diluncurkan sekadar menakuti para penjarah dari utara itu, ceritanya akan jauh berbeda.
Namun apa lacur, Pemerintah lebih memilih jalan unggah-ungguh dan membiarkan harga diri bangsa kita dilanun ombak.
Pemerintah mungkin lupa atau malah tak tahu menahu bahwa Sriwijaya dan Majapahit, khususnya, adalah “hantu” di lautan lepas.
Terutama yang membentang sepanjang timur hingga ke barat daya (Madagaskar). Semboyan jales veva jaya mahe (di laut kita berjaya) nampaknya sekadar isapan jempol semata.
Kita tinggalkan cerita itu sebentar. Mari kita beralih pada sebuah keputusan lain dari Pemerintah yang juga bikin kepala kita menggeleng.
Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan secara resmi bahwa ibu kota akan dipindahkan pada 2024 ke Penajam, Kalimantan Timur.
Pembangunan konstruksinya baru dimulai pada akhir 2020. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kawasan itu sebesar Rp 466 triliun—dengan mengambil porsi 19 persen dan APBN. Sisanya diambil dari investasi swasta dan BUMN.
Terhitung sejak Rabu, 15 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan nama-nama tokoh yang didaulat sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru di Indonesia.
Mereka adalah Tony Blair (mantan perdana menteri [PM] Inggris), CEO SoftBank Masayoshi Son, dan dipimpin oleh Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Selain Blair, dua tokoh lain terbilang mangkus secara fungsi.
Tapi Blair? “Jagat dewa batara!” begitu kiranya yang akan diucapkan masyarakat Majapahit bila mengetahui sesuatu di luar batas pemahaman mereka.
Mengapa urusan pembangunan ibukota anyar negeri keramat ini diserahkan "pengarahannya” kepada Tony Blair?
Mari kita tinjau sejenak sepak terjang sosok yang satu ini.
Ia merupakan politikus Partai Buruh di Inggris, yang mulai menjabat sebagai PM pada 1997, menggantikan John Major.
Jabatan itu diembannya selama satu dasawarsa dan berakhir pada 2007 dengan digantikan oleh Gordon Brown.
Semasa memimpin, Blair membawa Inggris terlibat menginvasi Irak bersama Amerika Serikat pada 2003.
Invasi itu berujung pada Perang Irak dan pelengseran Presiden Saddam Hussein. Pemerintahan Saddam pun hancur-lebur, dan ia dieksekusi pada Idul Adha 2006.
Bersama Bush, Blair menginvasi Irak dengan tuduhan Saddam menyimpan senjata pembunuh massal. Tapi kemudian terbukti, senjata itu hanya isapan jempol belaka.
Blair mengaku salah dan melemparkan kesalahan pada laporan intelijennya. Puluhan ribu nyawa telah meregang akibat kepandiran yang telah ia lakukan.