Soal Jabatan Wakil Panglima TNI, Matahari Kembar dan Ibu Kota Baru...

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghidupkan Jabatan Wakil Panglima (Wapang) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal tersebut dituangkan presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 mengenai Susunan Organisasi TNI.

Jabatan Wakil Panglima TNI ini dulunya sempat dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pejabat terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI saat itu adalah Fachrul Razi, yang kini merupakan Menteri Agama untuk kabinet Jokowi periode 2019-2024.

Soal adanya Wakil Panglima TNI, analis militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, menilai kembalinya Wapang harus disambut baik.

Ia juga menyebut, tak perlu adanya kekhawatiran mengenai munculnya 'matahari kembar' di tubuh TNI.

Hal tersebut karena Network Centric Warfare (NCW) harus dibangun dan membutuhkan perhatian khusus.

“Itu (Network Centric Warfare) memerlukan perhatian khusus, maka harus ada wakil panglima yang khusus membawahi kogabwilhan tadi," ujarnya.

Baca juga: Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI yang Kembali Dihidupkan Jokowi

Ibu Kota Baru

Menurut Connie, nantinya ruang lingkup tugas wakil panglima akan bertitik berat pada pembinaan dan koordinasi pada interoperabilitas ke 3 matra.

“Kalau wakil panglima lebih kepada kogabnya. Bagaimana mengefektifkan kogab, bagaimana menyusun strategi perangnya kogab, bagaimana doktrin perang kogab. Itu kan khusus sendiri, dan itu baru,” kata dia.

Menurutnya, doktrin TNI harus segera berubah dari defensive active menjadi offensive passive mengikuti visi nawacita dan poros maritim dunia. Selain karena konstelasi politik dan militer kawasan yang semakin mengental.

Lebih lanjut, mengubah doktrin menurut Connie, bukanlah sesuatu yang gampang karena harus membuat proyeksi yang jelas, dengan visi misi tentara yang harus dibangun dan tentunya terukur.

Ia juga menilai, keberadaan Wapang juga ada hubungannya dengan target ibu kota negara yang akan berpindah ke Kalimantan pada 2045 nanti.

Di mana kodam baru, lanud baru, dan lanal baru akan ikut muncul yang tentunya membawa perubahan pada kogabwilhan.

“Makanya saya bilang konteksnya dalam skala besar, bagaimana visi misi pertahanan kita berubah, kemudian gelar akan berubah sehingga perlu wakil panglima yang konsentrasinya ke situ. Jadi enggak usah khawatir matahari kembar karena tugasnya lebih membantu panglima TNI,” kata dia.

Ia juga menilai, meskipun kemunculan wakil panglima seolah terlihat seolah memperpanjang rantai birokrasi, tetapi sesungguhnya justru sangat membantu mendukung tupoksi panglima.

Baca juga: Saat Musisi hingga Istri TNI Dilaporkan Polisi...