Diminta Bantu Menteri ATR Sofyan Djalil, Ini Profil Surya Tjandra

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan jelang pelantikan wakil menteri, Jumat (25/10/2019) pagi.

Salah satu yang dipanggil Jokowi yakni Surya Tjandra.

Surya datang memenuhi panggilan Jokowi pada pukul 08.00 WIB.

Menurut Surya, dirinya diminta Presiden Jokowi untuk membantu tugas Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil.

"Saya diminta membantu tugas Pak Sofyan Djalil menjadi Wakil Menteri ATR dan Wakil Kepala BPN," kata Surya.

Lalu siapakah Surya Tjandra?

Berdasarkan data forlap.ristekdikti.go.id, Surya Tjandra tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Surya lahir pada 28 Maret 1971.

Orangtuanya bekerja sebagai pedagang ayam potong di pasar Jatinegara, jakarta.

Dikutip dari laman resmi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 1990 dan lulus pada tahun 1995.

Pria berusia 48 tahun tersebut kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di School of Law, University of Warwick, Inggris.

Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Leiden, Belanda.

Baca juga: 7 Menteri Jokowi yang Dianggap Kontroversi, Siapa Saja Mereka?

Pendampingan Hukum

Kariernya dimulai dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat sejak lulus dari UI.

Selain itu, politisi PSI tersebut juga tercatat sebagai Wakil Presiden Internasional Centre for Trade Union Rights, Inggris.

Ia juga menjabat sebagai komisioner Internasional Commission for Labour Rights, organisasi buruh internasional di New York.

Di tahun 2015, Surya mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dikutip dari Kompas.com (15/12/2015), ia bersaing dengan beberapa nama lain, seperti Agus Rahardjo, Johan Budi SP, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan laode M Syarif.

Dalam fit and proper test, Surya menekankan bahwa pimpinan KPK tidak boleh tunduk terhadap lembaga kenegaraan, termasuk presiden.

Menurutnya, KPK perlu menghormati presiden sebagai kepala negara. Namun KPK wajib menindak kasus korupsi, jika hal itu melibatkan presiden.

Meski sampai ke tahap fit and proper test, namanya tak masuk dalam lima pimpinan KPK terpilih.

Di tahun 2017 lalu, Surya Tjandra mendapat penghargaan dari Fakultas Hukum UI dalam kategori sosial politik, seperti dikutip dari laman resmi FHUI.

Saat ini, Surya menjadi juru bicara Partai Solidaritas Indonesia

Baca juga: Istri-istri Menteri Jokowi yang Jadi Sorotan, Siapa Saja Mereka?

(Sumber: Kompas.com/Abba gabrillin | Editor: Bayu Galih, Inggried Dwi Wedhaswary).