Soal Aksi Mahasiswa, Pantaskah Menristek Dikti Memberi Sanksi Rektor?

Kompas.com - 29/09/2019, 11:06 WIB
Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa di sekitar kawasan DPR dan MPR, Slipi, Jakarta Barat (27/9/2019). Dalam aksi demonstrasi itu, HMI menuntut agar dilakukan peninjauan kembali terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa di sekitar kawasan DPR dan MPR, Slipi, Jakarta Barat (27/9/2019). Dalam aksi demonstrasi itu, HMI menuntut agar dilakukan peninjauan kembali terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KOMPAS.com – Gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di beberapa tempat terkait penolakan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) membuat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Menristek Dikti) Mohammad Nasir ikut menanggapi.

Pihaknya mengimbau mahasiswa agar tidak melakukan demonstrasi di jalanan dan menyampaikan aspirasi mereka langsung ke DPR dan pemerintah tanpa harus turun.

Ia juga mengingatkan akan ada sanksi bagi rektor yang ketahuan menggerakkan aksi mahasiswa.

Sedangkan dosen yang ketahuan akan diberikan sanksi oleh rektornya.

Melihat hal tersebut, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan rektor memang memiliki hak untuk mengatur mahasiswanya, namun yang perlu diingat mahasiswa juga memiliki sikap kritis yang harus disalurkan.

Ia menilai kalau pelarangan demonstrasi terhadap mahasiswa tidaklah tepat.

“Karena ciri mahasiswa adalah bersikap kritis,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/9/2019).

Menurutnya, menyampaikan aspirasi adalah hak terutama mahasiswa. Namun yang perlu digaris bawahi yakni aksi yang dilakukan tidak anarkhis dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

“Kalau demo untuk menyampaikan sikap kritis semisal menyampaikan RUU terkait kepentingan publik saya kira tak masalah,” ujarnya.

Ia juga menilai, jika mahasiswa dilarang ikut demonstrasi sama saja dengan kembali ke era orde baru di mana zaman dahulu aturan cenderung otoriter.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X