KOMPAS.com – Ibu kota baru negara resmi diumumkan pindah ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) siang.
Salah satu alasan yang dikemukakan presiden adalah faktor keamanan wilayah tersebut dari berbagai ancaman potensi bencana, seperti gempa bumi dan tsunami.
“Ada pertanyaan, ‘kenapa di Kaltim?’. Satu, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,” kata Jokowi.
Namun, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja, Provinsi Kalimantan Timur tercatat memiliki risiko bencana klimatologis, seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan.
Bencana klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh cuaca, angin, dan hujan.
Baca juga: INFOGRAFIK: Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur
Potensi ini salah satunya terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, kabupaten yang ditetapkan menjadi lokasi ibu kota baru bersama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Beberapa potensi bencana yang terbilang tinggi terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara adalah bencana banjir dan banjir bandang, tanah longsor, cuaca, kebakaran hutan dan lahan, juga kekeringan.
Terkait dengan potensi banjir, disebutkan akan banyak terjadi di daerah aliran sungai (DAS).
Sementara itu, secara umum berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Provinsi Kalimantan Timur memiliki risiko bencana lain yang tidak hanya disebabkan oleh alam, namun juga kegiatan manusia.
Misalnya adalah angka defortasi atau penggundulan hutan, pembakaran lahan, dan pencemaran minyak di daerah perairan yang salah satunya diakibatkan oleh sibuknya jalur pelayaran di pelabuhan yang ada di provinsi itu.
Dalam konferensi pers yang sama di Istana Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiolan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan setengah dari luas lahan yang akan digunakan sebagai ibu kota baru berupa ruang terbuka hijau.
"Dari 180.000 hektare itu, separuhnya nanti ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung. Jadi, hutan lindung tidak akan diganggu. Bahkan, di tempat yang disebut tadi, sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, ada hutan konservasi di Bukit Soeharto," ujar Bambang.
"Justru kita akan perbaiki. Hutan konservasi yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan. Justru (hutan konservasi) akan direhabilitasi," tegasnya.
Di samping beberapa risiko kebencanaan yang sulit dihindari di atas, memang benar Provinsi Kalimantan Timur terbilang relatif aman dari bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
Baca juga: Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Disebut Minim Bencana, Ini Potensi Bencananya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.