Ramai Soal Rektor Asing hingga Terobosan Jokowi

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kemenristekdikti telah merencanakan bahwa akan ada rektor terbaik dari luar negeri yang akan memimpin beberapa perguruan tingi negeri (PTN).

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (30/7/2019), pada tahun 2020 rencananya rektor terbaik dari luar negeri tersebut sudah harus memimpin di sejumlah PTN.

Setelah itu, pada tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

"Kita baru mapping-kan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ungkap Menristekdikti Mohammad Nasir dilansir dari rilis resmi Kemenristekdikti (26/7/2019).

Nasir mengungkapakan bahwa penggunaan rektor asing adalah untuk meningkatkan rangking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Namun, wacana penggunaan rektor asing tersebut menuai pro kontra sejumlah rektor yang saat ini tengah memimpin PTN.

Semisal Rektor Universitas Brawijaya (UB), Nuhfil Hanani. Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (13/8/2019), Nuhfil mengungkapkan, universitas yang ia pimpin telah menargetkan akan mampu bersaing di dunia internasional meski tidak dipimpin oleh rektor asing.

"Brawijaya dianggap mampu oleh kementerian menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Berbadan hukum nanti mampu mengelola sendiri, sehingga bisa berkiprah di dunia internasional," ujar Nuhfil usai membuka Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Kurang Efektif

Nuhfil juga mengungkapkan, rangking UB masih di atas 1.000 dunia. Sehingga, untuk mencapai target rangking 500 dunia, UB harus mampu memenuhi segala indikator yang sudah ditetapkan.

Berbeda dengan UB, rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jamal Wiwoho justru setuju dan akan mengikuti rencana pemerintah untuk mendatangkan rektor asing.

Menurut Jamal, rencana menggunakan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Kalau saya (UNS) ikut saja. Secara prinsip ikut saja. Artinya ada nilai plus-minus. Siap saja (dengan rencana rektor asing)," kata Jamal kepada Kompas.com saat ditemui selepas acara Konser Apresiasi Pancasila di Karanganyar, Jawa Tengah, (19/8/2019) malam.

Jamal menyebut bahwa keberadaan rektor asing berdampak positif bila rektor asing tersebut mempunyai track record yang mengesankan di tingkat internasional, jaringan yang luas, publikasi yang bagus serta catatan-catatan intelectual property right.

Namun, menurut Jamal, penggunaan rektor asing akan kurang efektif karena persoalan gaji dan anggaran perguruan tinggi.

Baca juga: Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Terobosan Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri telah menyetujui penerapan rektor asing yang rencananya akan memimpin perguruan tinggi negeri.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (22/8/2019), Jokowi mengungkapkan, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak dan tidak seluruhnya nanti akan dipimpin oleh rektor asing. Melainkan hanya beberapa perguruan tinggi saja.

"Kita ini kan mempunyai perguruan tinggi, politeknik, akademi. Kalau data yang saya miliki memiliki 4.700-an. Ya kalau kita memberikan ruang atau peluang untuk rektor asing kenapa tidak? Wong hanya satu, dua, tiga saja kok dari 4.700," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan terobosan rektor asing ini perlu dilakukan dan lompatan yang sedikit mengejutkan yang harus menjadi pilihan.

Jokowi sendiri melihat perguruan tinggi di Indonesia selama ini kurang mempersiapkan diri di dalam menghadapi tantangan global yang akan datang.

(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, Wahyu Adityo Prodjo, Andi Hartik)