Saatnya Merdeka dari Asap

Kompas.com - 17/08/2019, 12:28 WIB
Pengguna jalan menggunakan masker yang dibagikan petugas kesehatan dari Puskesmas Cot Simeureung, Kecamatan Samatiga dan Layung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, menyusul kabut asap kebakaran hutan dan lahan gambut yang sangat pekat, Kamis (1/8/2019). Selain kepada pengguna jalan, masker juga dibagikan kepada siswa empat sekolah yang terdampak kabut asap di Kecamatan Samatiga, yang berada di Desa Suak Timah dan Desa Blang Bale. KOMPAS.com/RAJA UMARPengguna jalan menggunakan masker yang dibagikan petugas kesehatan dari Puskesmas Cot Simeureung, Kecamatan Samatiga dan Layung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, menyusul kabut asap kebakaran hutan dan lahan gambut yang sangat pekat, Kamis (1/8/2019). Selain kepada pengguna jalan, masker juga dibagikan kepada siswa empat sekolah yang terdampak kabut asap di Kecamatan Samatiga, yang berada di Desa Suak Timah dan Desa Blang Bale.

SEJUMLAH gubernur, menteri hingga presiden menghadapi gugatan warga akibat dari buruknya kualitas udara yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia.

Pada sisi lain, negara memiliki janji untuk mencegah dampak perubahan iklim melalui pengurangan produksi karbon.

Sedikitnya, ada dua penyebab terjadinya polusi asap, yaitu asap kendaraan dan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Untuk mengatasinya, pemerintah merespons dengan mengeluarkan peraturan presiden soal aturan mobil listrik.

Presiden juga dengan tegas menginstruksikan jajarannya, termasuk Polri dan TNI, untuk mengatasi karhutla. Jika tidak, siap-siap kapolda, kapolres, dan pangdam kehilangan jabatannya.

Kebijakan berbasis fakta?

Perpres mobil listrik diharapkan dapat mendorong masyarakat berpindah menggunakan mobil ramah lingkungan karena faktor insentif yang ditawarkan serta kesadaran publik terhadap isu lingkungan semakin baik.

Pertanyaannya, bagaimana jika kebijakan tersebut tidak mendapat respons luas dari publik?

Pada sisi lain, kebijakan tersebut justru berpotensi meningkatkan produksi asap dari sektor pembangkit listrik, di mana hingga tahun 2030 masih akan menggunakan energi fosil (batu bara dan minyak bumi) untuk memenuhi kebutuhan energi.

Faktanya, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga tahun 2017 menyebut 57 persen listrik di Indonesia dihasilkan oleh batu bara, selebihnya minyak bumi dan hanya 12,15 persen dari energi baru terbarukan (EBT).

Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan besarnya potensi energi ramah lingkungan yang bersumber dari panas bumi, air, bioenergi, angin, surya, dan laut yang diprediksi mencapai 441,7 Giga Watt.

Oleh karenanya, selain mengeluarkan perpres terkait mobil listrik, perlu juga mengeluarkan peraturan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di sektor pembangkit listrik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X