Kata Muhadjir, Airlangga, Risma, dan Sri Mulyani soal Bansos Saat Pemilu 2024

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/4/2024).

Para menteri itu dinilai mengetahui pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama tahapan pilpres berlangsung.

Pembagian bansos tersebut dianggap berkaitan dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Suhartoyo mengatakan, pemanggilan menteri bukan karena mengakomodir permintaan kubu capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

Menurutnya, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa, melainkan guna kepentingan para hakim.

"Dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat," kata dia.

Sebelumnya, Muhadjir, Airlangga, Risma, dan Sri Mulyani sempat memberikan penjelasan dan komentar terkait fenomena bansos di tengah pemilihan umum (pemilu).

Berikut ucapan Muhadjir, Airlangga, Risma, dan Sri Mulyani yang berkaitan dengan pembagian bansos jelang pemungutan suara Pilpres 2024:

1. Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy sempat membantah pembagian bansos secara rangkap tiga bulan ada kaitannya dengan Pilpres 2024.

"Jadi, bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (3/2/2024).

Muhadjir menegaskan, pembagian secara kolektif tiga bulan sudah dilakukan sejak dulu dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pemilu 2024.

Pemberian bansos, seperti beras, dilakukan secara rangkap agar menghemat biaya pengiriman ke wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil.

Di kesempatan lain Muhadjir mengungkapkan, pemerintah menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kemenko PMK untuk menyalurkan bantuan beras cadangan pangan.

Muhadjir beralasan, penggunaan data P3KE alih-alih data milik Kemensos karena cakupan penerimanya yang lebih luas, sekitar 22,4 juta Kartu Keluarga (KK).

Dengan demikian, jumlah keluarga penerima manfaat pun semakin luas, meliputi miskin, miskin ekstrem, setengah miskin, dan hampir miskin.

Menurut dia, hal ini penting agar dampak kenaikan harga pangan dapat diantisipasi pada lebih banyak lapisan kelompok masyarakat.

"Kalau bahan pangan ini naik, itu yang paling terdampak adalah masyarakat bawah dan kita perluas cakupannya sampai kepada yang berkategori paling tidak yang setengah miskin," ujar Muhadjir, dilansir dari Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Dia juga mengomentari usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan penyaluran bansos jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Muhadjir menegaskan, tidak ada alasan menghentikan penyaluran bansos karena bantuan ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terlepas dari ada pilkada atau tidak.

"Misalnya targetnya untuk menangani masalah kemiskinan, menekan kelaparan, masa lapar boleh ditunda karena sambil menunggu pilkada? Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak," kata Muhadjir, diberitakan Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

2. Airlangga Hartarto

Terkait dengan pembagian bansos langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres 2024, Airlangga Hartarto mengatakan boleh dilakukan.

Dia berdalih, Jokowi bukanlah salah satu kandidat capres pada kontestasi Pemilu 2024.

"Presiden boleh membagikan langsung, kan presiden bukan capres," ujar Airlangga kepada wartawan di Tangerang Selatan, Banten, seperti dikutip Kompas.com, Senin (5/2/2024).

Airlangga pun menepis anggapan bahwa tindakan Jokowi membagikan bansos di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada April 2023 lalu membuat program bantuan dari negara semakin sulit dijangkau rakyat.

"Tidak, ini kan langsung diberikan ke rakyat," kata Airlangga.

Pada awal 2024, Airlangga turut mengumumkan perpanjangan penyaluran bansos El Nino hingga Juni 2024.

Namun, dia membantah bahwa perpanjangan bantuan sejak akhir 2023 ini berkaitan dengan kepentingan politik.

"Bantuan pangan sudah dilakukan sejak Covid-19 tahun 2020, jadi bukan ujug-ujug," ujarnya, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (15/1/2024).

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu mengenai penggelontoran bansos selama masa kampanye Pemilu 2024.

Sebab, dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp 496,8 triliun, pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp 78 triliun.

Selain itu, bansos yang disalurkan Kemensos pun disebut sudah mengikuti data penerima yang sudah ada.

"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, dilansir dari Kompas.com, Selasa (19/3/2024).

4. Sri Mulyani

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan Kemensos hanya mengelola Rp 75,6 triliun dari total anggaran Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos).

Perlinsos merupakan pos belanja yang terdiri dari sejumlah program bantuan dan subsidi, yang pengelolaannya dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga, tidak hanya Kemensos.

"Itu memang untuk program kartu sembako PKH dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain," tutur Sri Mulyani, dikutip dari Kompas.com, Senin (25/3/2024).

Dia mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan Jokowi telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

APBN 2024 sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Menurutnya, dalam perumusan APBN tersebut, pemerintah sudah melibatkan pihak legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah menjadi UU dia menjadi instrumen negara bersama," tuturnya.