Mengapa Denmark jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi 2023, Apa Alasannya?

KOMPAS.com - Transparency International kembali menobatkan Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi sepanjang 2023, pada Selasa (30/1/2024).

Indeks Persepsi Korupsi adalah metode pengukuran yang menunjukkan kecenderungan tindak korupsi di dunia.

Prestasi ini bukan barang baru bagi Denmark. Salah satu negara Skandinavia ini tercatat sudah enam kali berturut-turut menyabet predikat ini.

Dilansir dari Corruption Perception Index, Denmark menduduki peringkat pertama dari 180 negara paling tidak korup di dunia dengan capaian skor 90 dari 100.

Disusul dengan Finlandia dan Selandia Baru dengan skor masing-masing 87 dan 85.

Lantas, apa alasan Denmark jadi negara paling bersih dari korupsi 2023?

Alasan Denmark jadi negara paling bersih dari korupsi 2023

Penentuan skor Indeks Persepsi Korupsi menggunakan data dari 13 sumber eksternal, termasuk Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, perusahaan konsultan dan risiko swasta, lembaga think tank, dan lain-lain.

Jadi, skor tersebut mencerminkan pandangan ahli, pelaku bisnis, dan analis pasar.

Dikutip dari Transparency International, alasan Denmark berhasil menjadi negara paling bersih dari korupsi karena penegakan hukum yang kuat.

Terdapat konsensus yang meyanikin, pemberantasan korupsi melibatkan partisipasi masyarakat dan mekanisme transparansi seperti keterbukaan informasi.

Selain itu, sistem integritas negara tersebut juga berfungsi dengan baik. Para pemimpin negara di Denmark juga memiliki komitmen yang kuat terhadap antikorupsi.

Denmark bahkan mewajibkan para menteri mereka untuk mempublikasikan informasi bulanan tentang pengeluaran perjalanan dan hadiah mereka.

Seluruh aspek tersebut saling berkorelasi sehingga menghasilkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Studi terbaru juga menunjukkan bahwa, kebebasan pers turut berperan penting dalam mengendalikan korupsi di negara yang demokrasinya sudah mapan, salah satunya Denmark.

PR transparansi partai politik

Meskipun mencatatkan prestasi gemilang selama enam tahun terakhir, Perwakilan Organisasi Transparency International di Denmark, Jesper Olsen memberikan wejangan kepada pemerintah Denmark, agar tidak berpuas diri dengan capaian tersebut.

Menurut Olsen, ada studi lain yang menunjukkan hasil berbeda. Studi itu mengungkap, masih ada praktik korupsi di Denmark, seperti dikutip dari Jyllands Posten.

"Ketika Eurostat (kantor statistik Uni Eropa) menanyakan warga Denmark apakah mereka pernah mengalami korupsi, beberapa menjawab iya," kata Olsen.

"Jumlah ini memang tidak besar, namun kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja," imbuh Olsen.

Salah satu bidang yang menurutnya perlu lebih transparan adalah dukungan terhadap partai politik.

Sebab, Denmark adalah salah satu negara di Eropa yang tidak memiliki transparansi mengenai dukungan pihak swasta.

"Apabila jumlahnya di bawah 20.000 Krona Denmark, maka tidak boleh dipublikasikan siapa pemberinya. Kalau di atas 20.000 Krona Denmark tidak perlu disebutkan berapa besarnya sebenarnya," ujar Olsen.

Hal tersebut membuat sulit untuk melihat apakah suatu partai politik di Denmark terafiliasi atau dibiayai suatu pihak atau tidak.