Alasan Investor Asing Tak Kunjung Berinvestasi di IKN

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum adanya investor asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing)," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

"Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," sambungnya.

Menurutnya, beberapa sektor yang menjadi prioritas pertama investasi asing di IKN adalah pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

Lantas, mengapa invesor asing belum tertarik untuk berinvestasi di IKN?

Keraguan investor

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, para investor asing masih meragukan detail rencana pembangunan IKN.

Termasuk di antara keraguan ini terkait proyeksi penduduk yang akan menempati ibu kota baru tersebut.

"Investor akan masuk ke sebuah proyek kalau hitung-hitungannya jelas," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/11/2023).

"Mereka kan pasti membuat uji kelayakan dulu dan kalau rencananya masih banyak meragukan, ya mereka akan menunda dulu masuk ke IKN," lanjutnya.

Bhima menilai, pemerintah juga tampak menghadapi kebingungan antara pembangunan di IKN dengan masifnya pengembangan mega proyek di Jawa.

Salah satunya adalah rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Surabaya.

"Karena kebutuhan investasinya sama-sama besar, maka investor akhirnya masih melihat ceruk pasar dan potensi ekonomi masih tetap berpusat di Jawa," kata dia.

Menurutnya, hal ini juga memengaruhi proyeksi penduduk yang akan menempati IKN dalam jangka panjang.

Bhima menjelaskan, faktor lain di balik belum datangnya investor asing ke IKN adalah kondisi ekonomi di negara asal investasi masih menghadapi risiko naiknya suku bunga dan inflasi.

Karena itu, banyak investor kini tidak berani masuk ke proyek yang berisiko tinggi.

Faktor pemilu dan drama politik dalam negeri juga menuai kekhawatiran akan keberlanjutan pada program IKN ke depan.

Kondisi tersebut cenderung membuat para investor "wait and see" untuk berinvestasi di IKN.

Terakhir, para investor di negara maju memiliki standarisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin ketat.

"Sementara pembangunan IKN masih dikhawatirkan memicu deforestasi, dampak sosial ke masyarakat lokal hingga masih dinilai lemah terkait transparansi atau tata kelola," jelas dia.

"Itu yang buat missmatch antara standar investor dengan IKN," tambahnya.

Untuk itu, Bhima berharap agar pemerintah memperbaiki kembali masterplan IKN.

Hal ini dilakukan dengan mendorong keterbukaan semua prosesnya, termasuk daftar nama investor yang sudah membuat LoI, proyek yang sedang tahap pembahasan, hingga financial closing.