191.995 Ponsel Bakal Di-"shutdown" Imbas IMEI Ilegal, Apa Risikonya?

KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri bakal menonaktifkan 191.995 ponsel imbas kasus pelanggaran aturan international mobile equipment identity (IMEI).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, mayoritas ponsel yang terdampak adalah iPhone.

"Yang jelas nanti ke depan kami akan melakukan shutdown terhadap 191.995 handphone ini. Dari 191.995 handphone ini mayoritas iPhone, sejumlah 176.874," kata Adi, dilansir dari Kompas.com, Jumat (28/7/2023).

Menurut Dosen Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UNS, Nurcahya Pradana Taufik Prakisya, penonaktifan tersebut dapat menimbulkan risiko khususnya bagi pengguna ponsel dengan IMEI ilegal.

"Untuk IMEI yang diblokir menyebabkan ponsel tidak dapat menggunakan jaringan seluler. Namun, masih bisa terkoneksi internet dengan wifi," kata Nurcahya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (31/7/2023).

Tentang ponsel yang tidak terdaftar IMEI

Nurcahya mengatakan, tidak ada solusi yang bisa benar-benar dilakukan pemilik ponsel yang melanggar aturan IMEI, selain menunggu kebijakan Kemenkominfo.

Ponsel yang tidak dilengkapi dengan IMEI resmi biasanya dijual dengan harga lebih murah.

Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, mengatakan bahwa ponsel yang tidak dilengkapi IMEI otomatis tidak dibebankan biaya pajak sehingga harga cenderung lebih murah dan menarik konsumen.

"Mereka (oknum) yang tidak daftar IMEI tidak bayar pajak sehingga bisa jual murah," kata Alfons kepada Kompas.com, Senin.

Dalam beberapa kasus, Alfons mengatakan, ponsel yang tidak dilengkapi dengan IMEI juga bisa dibeli dari black market di luar negeri.

"Selama ini orang ngemplang pajak kasarnya. Mereka tidak mau daftar IMEI supaya dia beli dari black market di luar negeri, saat masuk dia tidak kena pajak," jelas Alfons.

Terkait pemblokiran IMEI pada ratusan ribu ponsel itu, Alfons menyarankan supaya pengguna yang terdampak menghubungi vendor untuk meminta pertanggungjawaban.

IMEI adalah deret angka yang terdapat pada tiap perangkat ponsel, baik apda Android maupun iPhone.

Deret angka ini berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik alat dan atau perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Proses pendaftaran IMEI pada ponsel hanya bisa dilakukan oleh operator ponsel, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Namun, dalam kasus pembelian ponsel dari luar negeri, konsumen bisa mendaftarkan IMEI secara mandiri.

"IMEI bisa didaftarkan secara mandiri melalui website Bea Cukai atau Kemenperin. Namun demikian, ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bisa mendaftarkan IMEI ponsel," kata Nurcahya.

Dilansir dari laman Bea Cukai, berikut beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftar IMEI:

Bagaimana dengan ponsel ilegal?

Nurcahya mengatakan, konsumen yang membeli ponsel ilegal juga tetap dapat melakukan pendaftaran IMEI secara mandairi.

"Namun, perlu diingat bahwa kepemilikan perangkat ilegal dapat melanggar hukum dan berbagai konsekuensi hukum dapat dikenakan," ungkapnya.

Sebagai contoh, dia menambahkan, seseorang yang memiliki perangkat ilegal kemungkinan akan berhadapan dengan beberapa hal berikut: