Kasus Mario Dandy dan Bentuk dari Simbolik Eksternalitas Power...

Diketahui, Mario ditetapkan tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap D (15).

D merupakan putra dari seorang pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor, badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang bergerak di bidang kepemudaan.

Mario diduga melakukan penganiayaan pada Senin (20/2/2023) sekitar pukul 20.30 WIB hingga D mengalami koma selama dua hari.

Lokasi dugaan penganiayaan berada di Kompleks Grand Permata Cluster Boulevard, Pesanggarahan, Jakarta Selatan.

Lantas, apa yang terjadi?

Simbolik eksternalitas power

Sosiolog asal Universitas Sebelas Maret Drajat Tri Kartono mengungkapkan, kasus kriminal yang melibatkan anak pejabat merupakan bentuk dari simbolik eksternalitas power atau eksternalitas simbolik power.

"Yang punya kekuasaan adalah bapaknya, bisa memberikan perintah atau larangan. Tetapi orang-orang di sekitar bapaknya bisa mendapatkan manfaat dari kekuasaan itu," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/2/2023).

Drajat menjelaskan, orang-orang yang mendampingi atau berada di sekitar penguasa dan pejabat juga akan dihormati serta memiliki hak-hak istimewa.

Orang seperti ini sebenarnya tidak memiliki kekuasaan dalam dirinya. Namun, ia menjadi ikut dianggap penting akibat terkena pengaruh kekuasaan yang dimiliki pejabat di dekatnya.

"Kekuasaan itu bisa konkret, bisa simbolik," lanjutnya.

Kekuasaan konkret dimiliki orang-orang yang memang menjabat atau berkuasa di suatu tempat. Sementara kekuasaan simbolik bisa didapatkan anak pejabat yang terkena kekuasaan konkret dari orang tuanya.

Saat berada dalam lingkup jabatan orang tuanya, sang anak akan mendapatkan penghormatan yang sama dengan pejabat itu.

Drajat mengaku kalau kondisi ini sebenarnya bisa saja tidak menimbulkan masalah apa-apa di antara anak pejabat dan orang sekitarnya. Namun, di sisi negatifnya, hal ini juga bisa menyebabkan muncul masalah dengan orang lain.

"Ini bisa jadi masalah jika ada kuasa yang dimanfaatkan oleh dia di dalam hubungan dengan orang lain. Misalnya, ke mitra kerja bapaknya, teman-temannya, atau masyarakat umum," ujarnya.

Orang semacam ini, menurutnya, punya akses, fasilitas, dan kuasa dalam melakukan tindakan yang tidak benar.

Saat ditangkap oleh pihak kepolisian yang dianggap punya pangkat lebih rendah, dia juga tetap akan bersikap seolah berkuasa.

Drajat mengakui sikap arogan seperti itu tetap tergantung kepada setiap individu anak pejabat. Ada juga anak pejabat yang tidak semena-mena dengan statusnya.

Selain itu, sikap orang tua dan orang-orang di sekitarnya juga akan mempengaruhi kepribadian anak pejabat tersebut.

"Bagaimana orang tua dan orang-orang di sekitar orang tuanya memperlakukan dan mengajarkan kepada anak bahwa kekuasaan orang tuanya tidak bisa dimanfaatkan secara praktis sesuai kebutuhannya sendiri," jelasnya.

Sayangnya, ia mengakui tidak terlalu banyak orang yang mau mengingatkan anak pejabat yang berbuat buruk.

Hal ini karena orang-orang tersebut berada di bawah kekuasaan sang pejabat dan ikut memperoleh manfaat darinya.

Mereka akan menghormati dan mendukung apa pun perbuatan anak pejabat tersebut demi keuntungan yang akan kembali didapatkan.

Untuk mengatasi ini, Drajat menyarankan perlu ada orang tua, masyarakat sekitar, dan teman-temannya yang mau mengingatkan anak pejabat atas tindakannya.

Selain itu, peran keluarga dan kesadaran dari dalam diri si anak pejabat sangat penting untuk memisahkan antara hak publik dan hak pribadi yang dimiliki setiap orang.

"Dalam hal lain, ya butuh kontrol dari pihak kantor atau inspektorat. Untuk mengkontrol penggunaan kendaraan, pengawal, atau fasilitas-fasilitas negara yang digunakan oleh keluarga supaya tidak terjadi pelanggaran," tambahanya.