Penjelasan Menpan-RB soal Anggaran Rp 500 Triliun untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas, buka suara soal anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang tidak sepenuhnya dirasakan rakyat miskin.

Anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik untuk mengatasi kemiskinan lantaran habis untuk rapat di hotel dan studi banding.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga," kata Azwar dikuitp dari Kompas.com.

"Tetapi ini tidak in-line dengan target prioritas Bapak Presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," tambahnya.

Diseminasi program kemiskinan di hotel

Terkait hal itu, Azwar menyampaikan bahwa semua anggaran bukan tersedot untuk rapat di hotel dan studi banding kemiskinan, namun sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

Pihaknya menemukan terdapat instansi-instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel," tutur Azwar dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (30/1/2023).

"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," timpalnya.

Ia juga menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.

Kegiatan yang boroskan anggaran

Terkait penyataan seputar anggaran penanganan kemiskinan yang belum terserap dengan baik, ia memberi beberapa contoh soal kegiatan yang kurang efektif.

Seperti kunjungan dari beberapa pemerintah kabupaten ke Kemenpan-RB untuk berkonsultasi soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.

"Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang," tutur Azwar.

Kegiatan lain yang ia maksud adalah usaha penurunan angka stunting yang dilakukan dengan sosialisasi gizi.

Menurut Azwar, pembelian makanan untuk bayi seharusnya juga dialokasikan dalam anggaran guna tujuan tersebut.

Azwar turut mencontohkan dampak yang kurang optimal, seperti pada pelestarian sungai yang kegiatannya adalah seminar soal revitalisasi sungai.

Seharusnya anggaran untuk menggelar kegiatan itu juga digunakan untuk membeli bibit pohon yang ditanam di sekitar sungai.

"Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana," tandasnya.