Apa Saja Tugas dan Wewenang PPS?

PPS dibentuk selambatnya enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan maksimal dua bulan usai pemungutan suara Pemilu.

PPS juga memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam menyelenggarakan Pemilu.

Apa saja?

Tugas PPS

Tugas PPS mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Tugas dari PPS tercantum dalam Pasal 18 peraturan tersebut.

Adapun tugas dari PPS dalam penyelenggaraan Pemilu adalah:

1. Mengumumkan daftar Pemilih sementara;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
4. Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun tugas PPS tersebut dilaksanakan dengan cara:

Wewenang PPS

Sementara itu, untuk wewenang PPS adalah:

1. Membentuk KPPS;
2. Mengangkat Pantarlih;
3. Menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap;
4. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, PPS memiliki sejumlah kewajiban, yakni:

Gaji PPS

PPS mendapatkan gaji bulananan dengan besaran yang berbeda tergantung kedudukannya.

Gaji bagi ketua PPS yakni sebesar Rp 1.500.000 per bulannya. Sementara gaji anggota PPS sebesar Rp 1.300.000 per bulannya.

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PPS, yakni:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
6. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
7. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.