Mengenal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Apa Kelebihan dan Kelemahannya?

KOMPAS.com - Wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2024 santer diperbincangkan belakangan ini.

Wacana sistem proporsional tertutup mencuat seiring adanya uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konsutitusi (MK).

Perdebatan di sejumlah kalangan terkait wacana sistem proporsional tertutup ini pun terjadi, baik di beberapa fraksi DPR hingga parpol.

Lantas, apa itu sistem proporsional tertutup?

Mengenal sistem proporsional tertutup

Salah satu sistem pemilihan umum adalah sistem proporsional.

Dilansir dari Kompas.com (23/2/2022), sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.

Sistem proporsional ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

• Sistem proporsional terbuka
• sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang pemilihnya bisa memilih langsung wakil-wakil legislatifnya.

Sebaliknya, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu di mana partai politiknya mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut.

Nomor urut ini ditentukan oleh partai politik.

Mekanisme pemungutan suara sistem proporsional tertutup

Dalam sistem proporsional tertutup, setiap partai akan memberikan daftar kandidat dengan jumlah lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (Dapil).

Dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih parpol.

Nantinya, setelah perolehan suara dihitung, maka penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut.

Kelebihan sistem proporsional tertutup

Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup memiliki lebih banyak kelebihan.

Dia bahkan mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup ini cocok untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu legislatif secara serentak.

"Banyak ahli sudah mewanti-wanti kalau sebuah negara menyelenggarakan pemilu serentak maka pilihlah sistem yang paling sederhana, dan sistem tertutup ini adalah sistem yang sederhana dari sisi pemilih," ujarnya, dilansir dari laman UGM.

Selain itu, kelebihan sistem proporsional tertutup juga bisa meringankan panitia pelaksana pemilu secara teknis.

Hal ini karena proses rekapitulasi atau penghitungan suara lebih mudah.

Kendati demikian, Mada memperingatkan bahwa pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup perlu diawali dengan proses kandidasi di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Selain itu, diperlukan juga edukasi agar para pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan oleh sebuah partai.

Disadur dari Kompas.com (5/1/2023), berikut kelebihan lainnya dari sstem proporsional tertutup:

Kelemahan sistem proporsional tertutup

Berikut daftar kekurangan sistem proporsional tertutup:

• Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan partai politik
• Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat
• Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pascapemilu
• Potensi menguatnya oligarki di internal parpol
• Munculnya potensi ruang politik uang di internal parpol dalam hal jual beli nomor urut.

Melihat beberapa kelemahan di atas, tak heran jika 8 dari 9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan menolak wacana sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2024 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menjadi salah satu yang mengkritik wacana tersebut.

Menurutnya, sistem proporsional tertutup berpotensi menutup kompetisi antar sesama kader dalam satu partai.

Di sisi lain, sistem proporsional tertutup juga dinilai akan menghidupkan oligarki di dalam partai di masa lalu itu.

"Bagi partai politik yang punya tradisi komando yang kuat dan sedikit otoriter, sistem pemilu proposional tertutup ini lebih disukai," ujar Yanuar, dikutip dari laman DPR RI.

Sementara oligarki politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka.

Yanuar mengatakan, jika ada pihak yang mengusulkan sistem proporsional tertutup, maka tindakan itu justru membawa musibah dan kecelakaan dalam demokrasi. Apalagi, jika MK turut melegalisasi sistem tertutup tersebut.