Elektabilitas Partai Golkar Menjauh dari Tiga Besar, Apa yang Salah?

Elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu sebesar 7,9 persen, turun dibandingkan survei yang sama pada Juni 2022.

Di sisi lain, Partai Demokrat yang berada tepat di atas Golkar justru mengalami kenaikkan elektabilitas dibandingkan sebelumnya.

Partai Demokrat meraup elektabilitas 14,0 persen atau selisih 6,1 persen dari Partai Golkar.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai, Golkar tak mampu mengoptimalkan posisinya di struktur pemerintahan untuk membangun narasi yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, Golkar juga relatif abstain dalam isu-isu sensitif yang menyangkut kebijakan publik dan hajat hidup masyarakat bawah.

"Model pendekatan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga lebih terkesan elitis. Cukup jarang Airlangga menyapa rakyat dengan bahasa rakyat dan dengan gaya merakyat," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

Menurutnya, Golkar lebih banyak menikmati posisinya di pemerintahan dengan bekerja dan menjadi "anak manis" pemerintah.

Padahal tanpa capaian yang jelas, kerja keras Golkar di pemerintahan akan lebih banyak menguntungkan partai pemerintah, yaitu PDI-P.

Golkar tak inovatif

Karena itu, Umam melihat bahwa kepemimpinan Golkar saat ini tak memiliki langkah inovatif.

"Kondisi ini berimplikasi pada stagnasi bahkan penurunan elektabilitas secara perlahan tapi signifikan," jelas dia.

Di sisi lain, Partai Demokrat berhasil mengukuhkan dirinya di partai papan atas tiga besar.

Bahkan elektabilitas Demokrat hanya selisih 2 persen dengan Partai Gerindra yang berada di posisi kedua.

Artinya, Demokrat dan Gerindra pada dasarnya sudah masuk pada level yang sama. Bukan tidak mungkin akan adanya pergeseran posisi kedua partai tersebut di awal 2023.

Umam menuturkan, keberhasilan ini tidak lepas dari langkah agresif, inovatif, dan kerja keras Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam menyapa rakyat melalui program Gerilya Nusantara.

"AHY juga berani masuk dengan argumen kritis dalam sejumlah perdebatan yang sensitif di ranah kebijakan publik, kemunduran demokrasi, dan juga penegakan hukum yang tebang pilih," ujarnya.

Menurutnya, semua itu menghadirkan efek pembeda yang secara perlahan memperkuat dukungan publik terhadap Demokrat.