Penjelasan LPSK soal Asesmen Psikologi Istri Ferdy Sambo

KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan asesmen psikologi terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati telah usai dilakukan.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menegaskan, tidak akan dilakukan asesmen ulang pada Putri karena diperkirakan keterangannya tidak ada perubahan.

Selain itu, istri Irjen Ferdy Sambo tersebut lebih membutuhkan pengobatan dalam bentuk terapi.

"Menurut pandangan dari psikolog kami, kalaupun dilakukan (asesmen) lagi, tidak akan banyak yang berubah. Yang dibutuhkan ibu P ini terapi berobat," kata Edwin dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/8/2022).

Oleh karenanya, asesmen dianggap selesai dan tidak dapat dilanjutkan dan pemberhentian asesmen akan diputuskan pada pekan depan.

"Mungkin Senin (pekan) depan sudah ada keputusannya," ujar Edwin.

Hanya kata "malu"

Diketahui, Putri telah melakukan asesmen psikologi dari LPSK di kediamannya di Kompleks Pertambangan, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022).

Dalam waktu tiga jam pemeriksaan, LPSK belum mendapatkan keterangan yang signifikan karena Putri masih dalam kondisi terguncang.

Edwin mengatakan bahwa Putri malu saat mejalani proses asesmen psikologi dari LPSK.

Sehingga hanya kata "malu" yang banyak dilontarkan Putri saat proses asesmen dilaksanakan.

"Memang yang terucap hanya itu, 'Malu mbak, malu'. Malunya kenapa kami enggak tahu," ucap Edwin dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/8/2022).

Selain malu, Putri juga disebut menangis dan lebih banyak diam saat dimintai keterangan oleh LPSK.

“Lebih banyak diam, masih beberapa kali menangis. Sedikit informasi yang kami peroleh baik wawancara maupun intruksi tertulis, seharusnya pemohonan melakukan, itu juga tidak dikerjakan,” kata Edwin.

Tidak memerlukan perlindungan LPSK

Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan bahwa Putri tidak membutuhkan perlindungan dari LPSK.

"Kami sampai pada kesimpulan Bu Putri ini mungkin sebenarnya tidak memerlukan perlindungan pada LPSK. Jadi kami juga tidak tahu apa motif Bu Putri mengajukan permohonan (perlindungan) kepada LPSK karena tidak ada tindak lanjut yang bisa kami lakukan kepada yang bersangkutan," kata Hasto dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/8/2022).

Menurut Hasto, LPSK sudah semestinya melakukan perlindungan bila Putri mengajukan perlindungan dari ancaman fisik.

Namun, Putri tidak pernah datang langsung ke LPSK untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik.

Begitu juga dengan perlindungan prosedural, Putri sama sekali tidak meminta pendampingan dari LPSK terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat saat diperiksa aparat kepolisian.

Sejauh ini LPSK mengetahui bahwa Putri sudah memiliki seorang psikolog untuk pendampingan penyembuhan trauma.

"Karena Bu Putri sudah ada pendamping psikolog dan yang diperlukan adalah pemulihan saja, saya kira sudah cukup dilakukan psikolog itu, tidak perlu LPSK," ungkap dia.

Hasto menuturkan jika permohonan Putri ke LPSK akan diputuskan pada rapat paripurna dalam waktu dekat.

Jika LPSK memutuskan tidak memberlikan perlindungan, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Putri untuk melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya kepada penegak hukun.

"Nanti saya bersama enam wakil ketua memutuskan apakah bisa diberikan perlindungan atau tidak," jelas Hasto dia.

Kasus dugaan pelecehan Brigadir J

Sebelumnya, Putri mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK pada 14 Juli 2022 atau sepekan setelah peristiwa tewasnya Brigadir J pada Jumat (8/7/2022).

Permohonan tersebut dilakukan oleh Putri atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J sebelum terbunuh.

Merespons permohonan Putri, LPSK kemudian melakukan asesmen psikologi sebelum mengabulkan permohoan tersebut.

Akan tetapi, dalam dua kali asesmen yang diadakan LPSK pada 3 Agustus dan 9 Agustus 2022 Putri menolak dengan alasan masih trauma.

(Sumber: Kompas.com/Singgih Wiryono, Nirmala Maulana Achmad | Editor: Diamanty Meiliana, Irfan Maulana)