Bank Indonesia Rencana Terbitkan Rupiah Digital, Bagaimana Prospeknya?

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan, akhir tahun ini BI akan mengeluarkan kajian yang berisikan rencana atau konsep mata uang digital bank sentral, juga rupiah digital.

Menurutnya kajian tersebut juga akan diikuti oleh consultated paper yang mana kajian tersebut berisikan langkah-langkah besar yang harus dilakukan sebelum memasuki tahapan percobaan dan memulai penerbitan CBDC.

“Dalam waktu dekat, sebagai bagian dari progres pengembangannya, sekarang BI akan menerbitkan white paper, diikuti oleh consulted paper, makalah ini merupakan langkah besar sebelum menguji konsep dan masuk ke fase uji coba,” kata Doni dikutip dari Kontan, Kamis (12/7/2022).

Syarat uang digital efektif

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, rupiah digital muncul sebagai kekhawatiran akan penggunaan mata uang kripto di Indonesia yang semakin meningkat.

Padahal menurut Bhima, penggunaan mata uang kripto ini bisa mengancam stabilitas di sektor keuangan.

Kendati demikian, Bhima menyebut ada sejumlah syarat agar penggunaan rupiah digital bisa efektif.

Pertama, pemerintah harus memblokir total mata uang kripto, sehingga CBDC hanya satu-satunya mata uang yang sah.

"Merujuk pada China yang meluncurkan yuan digital, disatu sisi China melarang total transaksi bitcoin dan berbagai kripto lainnya," kata Bhima kepada Kompas.com, Senin (18/7/2022).

"Jangan ada 'matahari' kembar, karena rupiah digital bisa tidak laku," sambungnya.

Kedua, pemerintah harus menjamin protokol keamanan data dan keamanan platform untuk mencegah aksi spekulasi rupiah digital.

Menurutnya, perencanaan rupiah digital harus sangat matang. Sebab hal itu akan mempertaruhkan kredibilitas otoritas moneter dan kurs rupiah.

Ketiga, interoperabilitas, yaitu rupiah digital bisa digunakan lintas negara dan lintas platform digital.

Bhima menuturkan, jika penggunaan rupiah digital benar-benar sukses, hal itu akan memberi dampak positif bagi Indonesia.

"Transaksi bisa lebih aman dan cepat karena dasar teknologinya adalah blockchain, jelas mendorong digitalisasi keuangan di Indonesia," jelas dia.

"Kemudian dapat menurunkan biaya transfer antar bank secara signifikan, lebih stabil dibandingkan transaksi mata uang kripto yang nilainya naik turun karena tidak ada pengendali otoritas bank sentralnya," kata dia.  

Evolusi sistem pembayaran

Dikutip dari kolom Kompas.com, dosen dan peneliti ekonomi di universitas Jember Adhitya Wardhono mengatakan, mata uang digital yang diterbitkan bank sentral merupakan evolusi besar ke depan dari sistem pembayaran.

Atlantic Council melaporkan, per Mei 2022 sudah 10 negara yang resmi meluncurkan CBDC, yaitu Bahama, Jamaika, Antigua dan Barbuda, Saint Kitt dan Nevis, Montserrat, Dominika, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Grenada, dan Nigeria.

Sementara di kawasan ASEAN, hanya negara Singapura, Malaysia, dan Thailand yang melakukan tahap uji coba CBDC.

Sedangkan Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Laos masih dalam tahap riset.

Sementara, data kepemilikan aset cryptocurrency yang dilansir dari Global State of Crypto Report 2022 memposisikan Indonesia bersama Brasil pada urutan pertama.

Bagaimana dengan Bank Indonesia (BI) sebagai sebuah bank sentral?

Menurut Adhitya, bagi BI akan sangat menantang ikut berencana meluncurkan rupiah digital untuk bersaing menghadapi cryptocurrency seperti bitcoin dan ethereum.

Program rupiah digital menjadi bagian proses digitalisasi ekonomi Indonesia yang saling terintegrasi.

"Jika BI berencana menjadikan rupiah digital sebagai mata uang digital resmi Indonesia, maka BI juga akan melakoni koordinasi dengan bank sentral negara lain. Memungkinkan kebijakan moneter lebih gesit," kata dia. 

Dampak uang digital

Kehadiran mata uang digital memantik perdebatan terkait saluran transmisi kebijakan.

Kebijakan moneter diyakini memilik dampak tak langsung pada perekonomian melalui berbagai saluran transmisi.

"Efeknya akan ada jeda waktu sebelum bisa dirasakan. Ini beda dengan kebijakan fiskal yang lebih cepat berdampak pada perekonomian," tutur Adhitya. 

Namun meskipun demikian menurutnya kehadiran CBDC akan menciptakan era baru pada kebijakan moneter yang lebih gesit.

Bank sentral bisa mendistribusikan uang baru secara langsung ke pengguna akhir tanpa perantara.

Program pemerintah seperti bantuan tunai dapat diinisiasi melalui instrumen CBDC. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang membutuhkan penerbitan obligasi pemerintah.

Bank sentral melalui CBDC menurutnya nantinya dapat langsung memberikan stimulus yang dibutuhkan dalam perekonomian, sehingga muncul potensi pelebaran pada ruang fiskal dan besaran penerimaan pajak.

"CBDC bisa dimodifikasi dan diprogram sesuai kebutuhan, sehingga memunculkan beragam kemungkinan seperti dikenakan bunga ataupun diberi batasan waktu secara umum," papar dia. 

Dengan demikian, bank sentral bisa punya kekuatan dalam memengaruhi perilaku agen ekonomi melalui CBDC.

Penerapan uang digital

Keputusan untuk menggunakan rupiah digital menunjukkan arah potensial dalam implementasi.

Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan terkait penerapannya, misalnya menjaga hak privasi konsumen dan memberikan transparansi yang diperlukan untuk mencegah aktivitas kriminal, serta membangun model perantara yang tepat.

Di bawah model perantara, sektor swasta akan menawarkan akun atau dompet digital untuk memfasilitasi pengelolaan kepemilikan dan pembayaran CBDC.

Model perantara akan memfasilitasi penggunaan kerangka kerja manajemen identitas dan privasi yang ada di sektor swasta.

Juga memanfaatkan kemampuan sektor swasta untuk berinovasi dan mengurangi prospek gangguan destabilisasi sistem keuangan.

Agar CBDC berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa diakses secara luas, CBDC harus bisa dengan mudah dipindahtangankan antara pelanggan/konsumen dari perantara berbeda.

Kemampuan untuk mentransfer nilai secara mulus antara perantara berbeda membuat sistem pembayaran lebih efisien dengan memungkinkan uang bergerak bebas di seluruh sektor perekonomian.

Lembaga keuangan perlu tunduk pada aturan ketat yang dirancang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

CBDC perlu dirancang untuk mematuhi aturan ini. Artinya, perantara CBDC perlu memverifikasi identitas orang yang mengakses CBDC, seperti halnya bank dan lembaga keuangan lainnya yang saat ini memverifikasi identitas pelanggan mereka.

Perlu waspadai sejumlah risiko

Namun, praktik ini tentunya memiliki risiko besar dan bisa menimbulkan masalah yang bisa mengurangi kepercayaan publik pada CBDC.

Karena itu, walau CBDC bisa memberikan bank sentral berbagai keleluasaa, praktiknya harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan disrupsi yang justru berakibat ketidakstabilan ekonomi.

Transaksi yang terekam CBDC bisa dimanfaatkan untuk pembentukan database keuangan, bisa jadi input keperluan riset dan pengambilan kebijakan.

CBDC memunculkan peluang pengumpulan data yang sebelumnya sulit untuk didapatkan pada berbagai sektor ataupun entitas tertentu, sehingga bisa mendorong riset untuk memahami kompleksitas perilaku agen ekonomi.

Evaluasi dan optimalisasi kebijakan yang memiliki sangkut paut dengan ekonomi keuangan digital tentunya akan menjadi lebih mudah melalui data yang dapat dikumpulkan dari transaksi CBDC.

Namun, publikasi atau akses data untuk umum bukan hal yang mudah dan bisa menimbulkan masalah. Regulasi dan payung hukum yang jelas terkait perlindungan dan jaminan data dibutuhkan agar tidak menimbulkan kecemasan publik.

Faktor lain yang perlu dipertimbangan menurutnya adalah kemudahan dalam mengakses, konsistensi, kelengkapan, dan pembaruan data secara berkala sehingga hadir ketersediaan database yang berkualitas bagus dan tertata rapi.

"Akhirnya kita menunggu konsep dan road map rupiah digital dari BI. Kita berharap konsep itu adaptif terhadap dinamika ekonomi dan mengerek pertumbuhan ekonomi, serta memberi kepastian stabilitas ekonomi. Untuk itu BI harus memiliki kredibilitas agar memungkinkan peluang rupiah digital hadir," jelas dia.