Minyak Goreng Kembali Melimpah Saat Harganya Naik, Mengapa Bisa Terjadi?

KOMPAS.com - Stok minyak goreng di pasaran kini mulai kembali melimpah seiring dengan dicabutnya aturan harga eceran tertinggi (HET).

Kendati demikian, harga minyak goreng kemasan kembali naik karena diserahkan pada mekanisme pasar.

Diberitakan Kompas.com, Kamis (17/3/2022), salah satu warga Jakarta Selatan, Titin (32), mempertanyakan mengapa stok minyak goreng kembali melimpah saat harganya naik.

Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa ada pihak yang selama ini sengaja menimbun minyak goreng hingga menimbulkan kelangkaan.

Pemerintah mencabut HET minyak goreng sejak Rabu (16/3/2022) menyusul adanya kelangkaan yang terjadi belakangan ini.

Lantas, mengapa stok minyak goreng bisa kembali melimpah saat harganya naik?

Jawaban menurut pengamat

Direktur Center Of Economic And Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional maupun swalayan pasca-kebijakan baru pemerintah membuktikan jika pasokannya selama ini ditahan atau ditimbun oleh distributor.

Menurut Bhima, kebijakan menyerahkan harga minyak goreng pada mekanisme pasar menunjukkan jika pemerintah tidak konsisten.

"Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam mengatur minyak goreng ini cukup riskan dimanfaatkan oleh oknum, misalnya 1 hari setelah pengumuman HET dicabut tiba-tiba toko-toko ritel sudah menyediakan kembali pasokan minyak goreng," kata Bhima, dikutip dari KompasTV, Kamis (17/3/2022).

"Berarti selama ini pasokan ada, tetapi ditahan ataupun ditimbun oleh distributor, nah ini perlu adanya penegakan hukum sebenarnya," tambah Bhima.

Subsidi minyak goreng curah, ini dampaknya

Bersamaan dengan pencabutan HET, pemerintah juga memberikan subsidi untuk minyak goreng curah.

Dengan adanya subsidi ini, harga minyak goreng curah mengalami kenaikan dari yang semula Rp 11.500 menjadi Rp 14.000.

Saat dihubungi terpisah, Bhima menuturkan, pemberian subsidi tersebut akan menggeser permintaan dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah.

Ia menilai, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten terhadap pengaturan HET justru membuat pengawasan di lapangan akan menjadi sulit.

Terlebih, minyak curah tidak memiliki barcode dan kode produksi.

"Sehingga kemungkinan dioplos dengan minyak jelantah ada, kemungkinan tidak sampai sasaran harga di level ritel tetap mahal, ada," ujar Bhima, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

"Minyak goreng curah itu susah sekali diawasi subsidinya. Jadi, moral hazard-nya terlalu besar," imbuh dia.

Bhima mengungkapkan, gonta ganti kebijakan ini menandakan pemerintah tidak konsisten.

Menurutnya, jika domestic market obligation (DMO) 20 persen dianggap telah memenuhi, berarti ada masalah pada distributor sehingga perlu ditindak tegas.

Bhima menilai, cara ini lebih mudah penelusurannya untuk minyak goreng kemasan daripada curah.

Sehingga, jika DMO dan Harga Eceran Tertinggi (HET) diberlakukan dengan baik, seharusnya ini sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada.