Mengapa Saya Menolak Diwujudkannya Gagasan Presiden Tiga Periode

Semoga kabarmu baik karena baiknya kondisi kesehatan.

Bersamaan dengan sejumlah pelonggaran karena turunnya status kegentingan yang disebabkan pandemi, kita bisa beraktivitas lebih luas hari-hari ini.

Keluasan kemungkinan aktivitas itu memunculkan banyak ide, banyak gagasan.

Masa-masa yang mulai longgar ini jadi kesempatan untuk menguji banyaknya ide dan gagasan itu.

Mumpung longgar, ide dan gagasan, juga ide dan gagasan nget-ngetan (tidak baru-baru amat karena pernah dan berkali-kali dilontarkan) digelontorkan.

Salah satu ide dan gagasan itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Bukan ide dan gagasan baru sebenarnya. Ide ini jadi pergunjingan saat kemenangan periode kedua ada di genggaman dan mulai terbuka dilontarkan, Desember 2019.

Karena sejak dimunculkan mendapat penolakan, ide dan gagasan ini dicarikan celahnya agar mendapat penerimaan. Setidaknya dipercakapkan.

Masa-masa longgar kali ini jadi kesempatan bagi pemilik ide dan gagasan nget-ngetan untuk tampil ke permukaan.

Untuk ide dan gagasan nget-ngetan ini, pelontar ide dan gagasan tanpaknya sedang tersenyum dan mulai bertepuk tangan.

Penolakan untuk ide dan gagasan yang semula sangat keras mulai bisa dilunakkan.

Presiden yang diiming-imingi tiga periode jabatan berubah responsnya dari waktu ke waktu dan itu terungkap dalam perkataan.

Saat itu, Jokowi berujar, "Yang ngomong presiden itu tiga periode artinya (ada) tiga (kemungkinan). Satu, ingin mengampar muka saya. Kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja."

Harapan mereka yang mabuk kemenangan untuk ide dan gagasan perpanjangan masa jabatan pupus karena respons yang demikian lantang.

Tahun 2020, saat pandemi datang dan kita tidak tahu bagaimana menghadapi situasi, ide dan gagasan ini tidak terdengar.

Setahun penuh, tenaga dan pikiran kita curahkan untuk mengatasi pandemi. Politik tidur nyenyak karena sadar tidak banyak bergunanya kekuasaan.

Maret 2021, saat vaksin mulai diberikan dan sitausi sedikit lebih terkendali, ide dan gagasan presiden tiga periode kembali dikemukan.

Dalam suasana sedikit longgar karena pandemi lebih bisa ditangani, pada 15 Maret 2021, Presiden Jokowi membuat pernyataaan.

"Bolak-balik sikap saya enggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konsitutusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujar Jokowi.

Pernyataan tegas ini tidak dianggap sebagai buntunya jalan bagi mereka yang punya ide dan gagasan. Mereka masih kasak-kusuk di lingkar kekuasaan.

Perjuangan tidak dihentikan. Saat suasana lebih longgar dan situasi seperti terkendali, ide dan gagasan nget-ngetan kembali dilontarkan.

Dimulai dari Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatasnamakan suara para pengusaha, Januari 2022. 

Bahlil mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Tujuan dari usul ini setali tiga uang dengan usulan presiden tiga periode yaitu melanggengkan kekuasaan.

Bahlil diserang sana-sini. Tapi, Bahlil tenang saja karena tahu tidak sendiri.

Berturut-turut kemudian muncul ketua umum partai politik pendukung pemerintah melontarkan ide dan gagasan seragam.

Pemilu perlu ditunda dan dengan perpanjangan masa jabatan.

Dukungan atas ide dan gagasan ini dikemukakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Aamanat Nasional (PAN), Zulfikfli Hasan.

Mendapati usulan yang lebih konkret dari tiga ketua partai politik, 4 Maret 2022, Presiden Jokowi merespons.

"Orang, menteri, dan partai politik boleh-boleh saja mengusulkan karena negara demokrasi. Tapi saat pelaksanaan, kita harus taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi," ujar Presiden Jokowi.

Dari tiga respons di atas, ada yang melihat sikap Presiden Jokowi tetap. Ada yang melihat sikapnya melunak. Ada yang melihat sikapnya sudah berubah.

Kamu bisa menilai sendiri dengan membandingkan respons Presiden Jokowi tiga tahun terakhir saat ide dan gagasan nget-ngetan ini dikemukakan.

Atas ide dan gagasan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan mereka yang berkuasa, dan presiden tiga periode, saya menolak.

Alasan utamanya adalah, ide dan gagasan itu melawan konstitusi. 

Pembatasan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali lima tahun kedua atau hanya dua periode punya alasan logis dan historis.

Penolakan berikutnya karena Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan. Negara hukum patuh pada aturan. Negara kekuasaan mengakali aturan dengan dan demi kekuasaan.

Lagi pula, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan presiden tiga periode lebih berisiko menciptakan ketidakstabilan.

Risiko besar ketidakstabilan itu mungkin tidak dilihat mereka yang saat ini ada di lingkar kekuasaan. Efek mabuk adalah membutakan. Juga ketika mabuk kekuasaan.

Suara-suara penolakan di luar sistem yang saat ini melingkari kekuasaan makin gencar dan lantang. 

Sementara mereka yang ada di lingkar kekuasaan merasa bisa mengatur dan mengkondisikan semua aturan dengan kekuasaan, suara-suara di jalan sedang dalam pematangan karena latihan demi latihan.

Dua peristiwa besar yang membuat mereka yang ada di lingkar kekuasaan percaya diri juga membuat mereka yang ada di jalan dan di luar lingkar kekuasaan itu makin matang.

Penolakan revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja telah jadi medan latihan. 

Kelompok masyarakat yang punya pengalaman latihan turun ke jalan melawan sewenang-wenangnya kekuasaan makin meluas dan tidak bisa diremehkan.

Lagi pula, kami-kami yang tahun 1998 turun ke jalan minta pembatasan masa jabatan kekuasaan belum tua-tua amat untuk turun lagi ke jalan.

Soal argumentasi tidak adanya sosok yang meyakinkan untuk menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan, para pemilik argumentasi seperti ahistoris atau tidak melihat sejarah.

Belum lama sejarah itu dicatatkan. Siapa yang yakin dengan Presiden Jokowi di awal-awal pencalonannya tahun 2014? 

Kita menyaksikan, ketidakyakinan sebagian dari kita mendapatkan jawab sebaliknya.

Periode kedua, Presiden Jokowi terpilih kembali.

Jika kita masih percaya Indonesia adalah negara hukum, fokus menyelesaikan periode kedua adalah satu-satunya pilihan bukan mengakali hukum dengan instrumen kekuasaan.

Kecuali jika hendak menjadikan Indonesia kembali sebagai negara kekuasaan yang pernah kita tumbangkan. 

Untuk kehendak ini, risiko perlawanan tidak bisa diremehkan.

Salam perjuangan,

Wisnu Nugroho