Warganet Keluhkan Solar Langka, Apa Penyebabnya?

KOMPAS.com - Sejumlah daerah melaporkan kelangkaan solar dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi ini pun banyak dikeluhkan warganet di media sosial yang mengaku harus antre panjang untuk mendapatkan solar.

Akun @masagusrm, misalnya, menandai akun Presiden Joko Widodo dan Pertamina untuk mencari jawaban atas kelangkaan ini.

"Pertalite dan solar, bersembunyi dimana dirimu. kedua BBM ini sudah lama langka di daerah saya. @pertamina @jokowi," tulis dia.

Sejumlah akun juga mengunggah foto antren panjang truk di SPBU untuk membeli solar.

Bahkan, warganet @WingDirgantara mengaku curiga bahwa kelangkaan ini menjadi tanda penghapusan solar dan pertalite.

"Sudah 4 hari ini pertalite dan solar jadi barang langka di kota Malang.
What happen, aya naon, ono opo ?
Kata salah satu petugas SPBU, beli PO udah sesuai jadwal waktu perkiraan akan habis tapi pengirimannya terlambat terus. Lho? Apa pertalite dan solar mau dihapus?," tulisnya.

Analisis ahli terkait dugaan kelangkaan solar

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, diduga terjadinya kelangkaan solar akibat lonjakan permintaan setelah kasus Covid-19 di Indonesia melandai.

Seperti diketahui, solar banyak digunakan sebagai transportasi angkutan dan distribusi bahan-bahan pokok.

"Jadi setelah landainya Covid-19 ini aktivitas kan semakin bertambah, sementara distribusi tadi sebagian besar menggunakan," kata Fahmy kepada Kompas.com, Jumat (22/10/2021).

Sayangnya, Pertamina tidak mengantisipasi kondisi ini, sehingga permintaan jauh lebih tinggi dari pasokan dan kelangkaan pun tidak bisa dihindari.

Ia menuturkan, keadaan serupa juga dirasakan oleh beberapa negara seiring pulihnya kondisi ekonomi.

Fahmy menjelaskan, kelangkaan solar kali ini juga dimungkinkan karena produksi G30, pengganti solar, di Indonesia belum stabil.

"Pertamina itu kan sudah menggantikan solar dengan G30 yang diproduksi dalam negeri, sehingga tidak perlu impor lagi," jelas dia.

"Akan tetapi, potensi kelangkaan besar terjadi karena produksi G30 ini belum stabil, sehingga pada saat-saat tertentu kelangkaan tidak bisa dihindari," sambungnya.

Kelangkaan solar ditakutkan mempengaruhi harga kebutuhan pokok

Jika tidak segera diatasi, Fahmy menyebut kelangkaan ini akan memengaruhi harga kebutuhan pokok.

Untuk itu, pihaknya memberikan tiga saran agar krisis atau kelangkaan solar ini segera teratasi.

Pertama, Pertamina harus menjaga produksi G30 stabil. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena bahan utamanya adalah sawit.

Kedua, butuh adanya impor solar untuk safety stock atau hanya digunakan pada saat terjadi kelangkaan.

"Solar tadi disimpan saja tanpa digunakan, pada saat terjadi kelangkaan, maka safety stock itulah yang dikeluarkan di masa krisis," kata dia.

Ketiga, pemerintah perlu menaikkan subsidi solar agar beban Pertamina tidak terlalu besar.

Stok BBM diklaim cukup

Terpisah, Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman menegaskan, stok bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

"Stok untuk produk yang meningkat signifikan yaitu solar mencapai 17 hari dan Pertamax mencapai 18 hari," kata Fajriyah seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (22/10/2021).

"Pengiriman dari Terminal BBM juga terus dilakukan setiap hari ke seluruh SPBU dan kilang juga terus berproduksi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," tambahnya.

Khusus untuk solar, pihaknya telah melakukan penambahan volume penyaluran ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan seperti Sumatera Barat sebesar 10 persen, Riau 15 persen, dan Sumatera Utara 3,5 persen.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan BPH migas untuk fleksibilitas pengalihan kuota BBM Subdisi di wilayah yang realisasinya masih di bawah target, ke wilayah lain yang berpotensi over kuota.

"Sudah ada persetujuan dari BPH Migas, sehingga pengaturan kuota antar wilayah dapat dilakukan selama tidak melebihi pagu kuota nasional tahun 2021 yang ditetapkan BPH Migas," tutur dia.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan aman, pihaknya juga terus meningkatkan pengawasan di lapangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, pihaknya juga berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, hingga pemberian sanksi tegas kepada SPBU yang menyalurkan BBM tidak sesuai dengan ketentuan.