Epidemiolog: Vaksin Booster Berbayar Belum Saatnya dan Tidak Etis!

KOMPAS.com - Vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster diwacanakan dapat dilakukan pada awal 2022. 

Wacana tersebut diungkapkan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, 25 Agustus 2021.

Dikutip dari Kompas.com, 27 Agustus 2021, Budi mengatakan pembiayaan vaksin booster dapat menggunakan skema mandiri atau melalui BPJS.

Sementara harga suntikan booster diperkirakan Rp 100.000 per dosis.

Adapun yang ditanggung pemerintah hanya kalangan tidak mampu dan merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program BPJS Kesehatan.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR.

Masih dibahas Kemenkes

Meskipun telah diungkapkan oleh Menkes, wacana soal vaksin booster bagi masyarakat umum belum diputuskan. 

Juru Bicara Satgas Vaksin Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, vaksin booster masih dalam tataran pembahasan dan kebijakannya belum final. 

"Belum ada terkait aturan booster set vaksin, kami masih bahas dan belum final kebijakannya," ujar Nadia dikutip dari Kontan.co.id. 

Nadia mengatakan, vaksinasi dosis booster yang sudah dilakukan saat ini hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan (nakes). 

Pemberian booster bagi nakes ini sebagai perlindungan untuk mereka yang memiliki risiko tinggi terpapar virus corona.

"Kalau nakes sudah dikaji dari awal, karena kondisis darurat dan perlindungan untuk garda terdepan. Tetapi tidak bisa untuk masyarakat luas karena uji klinis dan publikasi belum ada," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/8/2021).

Epidemiolog: belum saatnya

Sementara itu menurut epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo, vaksin booster memang diperlukan di tengah-tengah pandemi Covid-19. Namun menurut dia bukan untuk saat ini.

"Diperlukan tentu iya, tapi belum saatnya sekarang, sementara coverage vaksinasi masih rendah," kata Windhu pada Kompas.com, Minggu (29/8/2021).

Windhu mengatakan, wacana vaksin booster ini tidak tepat disampaikan saat ini. Menurut dia, wacana vaksin booster dibicarakan ketika hampir semua penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin Covid-19 lengkap. 

"Nanti bila nyaris semua total sasaran yang 208 juta penduduk Indonesia sudah divaksinasi lengkap dua dosis, barulah vaksin booster (ke-3 atau ke-4) bisa diwacanakan, mau gratis atau berbayar itu tergantung bagaimana kondisi pandemi saat itu," tutur Windhu.

Pihaknya mengingatkan, masyarakat umum, termasuk pejabat publik, dan lain-lain tidak boleh memperoleh vaksin booster atau vaksin dosis ke-3. 

"WHO sendiri sudah melarang booster ke-3 saat ini di mana masih banyak penduduk dunia yang belum memperoleh vaksinasi sama sekali," tegasnya.

Tidak etis saat banyak warga belum divaksin

Di sisi lain, alih-alih membahas soal vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman meminta Pemerintah fokus pada penyelesaian program vaksinasi dosis 1 dan 2 terlebih dulu. 

Sebab menurut dia, apabila program vaksinasi tidak berjalan baik maka berpotensi akan ada lonjakan kasus hingga kematian.

Menurut Dicky vaksin booster baru bisa diberikan tahun depan, namun dengan catatan.

"Dengan catatan setidaknya sudah 80 persen dari total penduduk sudah mendapat vaksinasi kedua atau lengkap," ujar Dicky.

Membahas soal vaksin berbayar di saat masih banyak warga kesulitan mengakses vaksin gratis program Pemerintah, menurut Dicky tidak etis. 

"Belum lagi kelompok yang sulit diajak vaksin, dengan adanya vaksin berbayar maka akan lebih sulit lagi mengajak mereka," jelas Dicky.