Mengingat Lagi Pernyataan Jokowi: Vaksin Covid-19 Gratis untuk Seluruh Masyarakat

KOMPAS.com - Polemik vaksinasi Covid-19 berbayar kembali mencuat setelah kemunculan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu.

Polemik tentang vaksinasi berbayar ini serupa dengan yang sempat terjadi pada Desember 2020, ketika pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 nasional.

Pada saat itu pemerintah mencanangkan dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi program pemerintah yang gratis, dan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

Dari 107 juta orang yang merupakan target vaksinasi, hanya 30 persen yang akan dibiayai pemerintah. Sisanya, sebanyak 70 persen, harus membayar untuk mendapatkan vaksin.

Merespons wacana tersebut, berbagai kalangan, mulai dari epidemiolog, akademisi, hingga masyarakat umum, menuntut pemerintah untuk menggratiskan vaksin Covid-19.

Jokowi gratiskan vaksin

Setelah mendengar masukan dari masyarakat, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah gratis.

Pengumuman itu disampaikan Jokowi melalui rekaman video yang diunggah di akun media sosial resmi milik Presiden pada 16 Desember 2020.

Program vaksinasi Covid-19 nasional akhirnya resmi bergulir pada 13 Januari 2021.

Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Dia menerima vaksin merek CoronaVac yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal China, Sinovac.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, hingga Selasa (13/7/2021) pukul 12.00 WIB, sebanyak 11 per 100 penduduk sasaran vaksinasi sudah mendapatkan 1 dosis vaksin.

Sebanyak 36.395.019 orang telah menerima 1 dosis vaksin, sedangkan sebanyak 15.038.548 orang sudah menerima 2 dosis vaksin.

Muncul vaksinasi berbayar

Program vaksinasi berbayar atau VGR Individu sedianya dapat diakses oleh masyarakat mulai Senin (12/7/2021) di jaringan klinik Kimia Farma. 

Merek vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi berbayar adalah Sinopharm.

Harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis, dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi ditetapkan sebesar Rp 117.910 per dosis.

Sehingga, untuk memperoleh vaksinasi dosis lengkap, masyarakat harus merogoh kocek sedikitnya Rp 879.140.

Namun, rencana vaksinasi berbayar kembali mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengatakan, vaksin di masa pandemi merupakan hak publik. Artinya, publik bisa mengaksesnya secara gratis.

Windhu juga menolak klaim pemerintah bahwa vaksin berbayar tersebut bertujuan untuk mempercepat terbentuknya herd immunity.

"Mungkin dalih saja untuk mempercepat herd immunity, tapi makin tidak berbayar kan makin cepet, logikanya begitu," kata Windhu, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Ditunda

Kimia Farma akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar yang sedianya dimulai pada Senin (12/7/2021).

Diberitakan Kompas.com, Senin (12/7/2021) Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

Ganti menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons serta banyaknya pertanyaan yang masuk dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi berbayar.

“Membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” kata Ganti.