Lonjakan Kasus Covid-19 di 6 Provinsi Pulau Jawa dan Nasional, Mana Saja?

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Tanah Air tengah mengalami lonjakan hebat sejak awal Juni 2021.

Temuan kasus positif harian yang semula ada di kisaran 5.000 kasus pada Senin (21/6/2021), angkanya sudah melebihi 14.000 kasus.

Jumlah kasus baru di hari itu pun memecahkan rekor sebagai kasus harian tertinggi sejauh pandemi yang berlangsung di Indonesia.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, secara nasional kasus infeksi sejak 4 minggu terakhir mengalami peningkatan sebesar 92 persen.

"Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Dipaparkan data per 20 Juni 2021, peningkatan kasus tertinggi datang dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Keterisian tempat tidur juga meningkat

Berikut adalah adalah rinciannya:

Tak hanya kasus infeksi yang alami kenaikan, keterisian tempat tidur (BOR) di ruang isolasi RS rujukan Covid-19 juga mengalami peningkatan serupa.

Disebutkan, per 21 Juni 2021, 5 dari 6 provinsi di Jawa angka BOR-nya melebihi 80 persen.

Hanya Jawa Timur yang angkanya masih di bawah itu, yakni 66,67 persen.

Sementara di provinsi yang lain adalah sebagai berikut:

Lebih jauh, keenam provinsi di Jawa ini juga menjadi provinsi dengan jumlah kasus sembuh yang lebih sedikit daripada kasus infeksi baru yang ditemukan.

Hal ini patut menjadi perhatian tersendiri.

Berdasarkan data yang sama, selisih atau gap antara kasus sembuh dan kasus baru di 6 provinsi tersebut adalah sebagai berikut:

Melihat data-data tersebut, Satgas pun mendesak agar pelaksanaan PPKM Mikro dapat ditingkatkan.

Salah satunya dengan meningkatkan jumlah posko-Posko Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

"Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung
rendah . Dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat
Desa/Kelurahan," jelas Wiku.

Evaluasi PPKM Mikro

Ketiadaan posko di tingkat desa/kelurahan akan menghambat koordinasi penanganan kasus di tingkat yang lebih sempit, yakni RT dan RW.

Akibatnya, tujuan dari PPKM Mikro akan sulit untuk tercapai.

Desakan untuk memperbanyak posko ini terutama ditujukan pada gubernur 6 provinsi yang ada di Jawa.

Mereka diminta untuk segera menginstruksikan bupati/wali kota di wilayahnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki jalannya PPKM Mikro.

Apabila posko sudah terbentuk, imbuhnya langkah yang harus dilakukan yakni memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait.

"Ingat Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa sehingga apabila seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” pungkas Wiku.