Mudik, Pulkam, Wisata, Tugas, dan Kreativitas Dusta

SAYA yakin Menteri Keuangan (Menkeu)Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mau pun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tulus berniat baik dengan menganjurkan masyarakat berbondong-bondong belanja baju baru serta berwisata ke pulau Bali serta destinasi wisata lain-lainnya pada masa Lebaran demi memulihkan gerak roda ekonomi yang telah dilumpuhkan oleh angkara murka pagebluk Corona.

Frontal

Namun pada kenyataan niat baik Menkeu dan Menparekraf ternyata frontal berbenturan dengan niat baik Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang telah resmi memaklumatkan larangan mudik pada masa Lebaran 2021 demi menghindari ledakan gelombang lanjutan pagebluk Corona seperti telah terjadi secara nyata di India akibat kerumunan masyarakat tidak takut sebab tidak peduli keganasan Corona.

Niat baik Menkeu dan Memparekraf secara langsung mau pun tidak langsung pastinya didukung oleh para sopir bus dan mobil rental yang merasa sumber nafkah terancam oleh protokol kesehatan yang diperparah dengan larangan mudik.

Apalagi masyarakat sektor informal yang bukan PNS atau karyawan perusahaan swasta memang tidak semuanya menerima apa yang disebut sebagai THR.

Memang penderitaan rakyat miskin hanya bisa dirasakan oleh mereka yang merasakan sendiri penderitaan hidup sebagai rakyat miskin.

Kesehatan vs ekonomi

Pada kenyataan setiap peristiwa pandemi yang memaksa kebijakan lock-down niscaya menimbulkan dilema kesehatan versus ekonomi baik dalam matra makro komunal mau pun mikro individual.

Sehingga bermunculan berbagai istilah seperti pulkam, wisata dan tugas yang secara kreatif didayagunakan sebagai celah untuk menerobos kubu-kubu larangan mudik oleh mereka yang nekat bertekad mudik.

Larangan mudik yang tidak tegas memicu masyarakat kreatif berdusta. Rasa terdiskriminasi juga timbul akibat terberitakan bahwa para pekerja asing dari negeri tertentu leluasa masuk keluar Indonesia di masa rakyat dilarang mudik.

Prahara malapetaka pandemi juga memperlebar kesenjangan sosial di mana mereka yang punya duit dapat diyakini lebih mampu survive ketimbang yang tidak punya duit.

Kenyataan memang menyakitkan bahwa Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia ternyata baru berlaku bagi sebagian (kecil) rakyat Indonesia makin terasa apabila dihadapkan dengan angkara murka pagebluk Corona.

Maka di samping satgas penanggulangan bencana dan satgas pemulihan ekonomi pasca- Corona di persada Nusantara tercinta masa kini, seyogianya secara khusus pemerintah juga membentuk satgas kemanusiaan dan keadilan sosial yang khusus fokus bertugas membantu mengurangi penderitaan wong cilik dan rakyat miskin pada masa mau pun pasca-prahara pagebluk Corona selaras makna adiluhur sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Merdeka!