PPKM Mulai Hari Ini, Berikut Daftar Daerah yang Terapkan Pembatasan di Jawa-Bali

Kebijakan ini mulai berlaku pada hari ini, Senin (11/1/2021) hingga dua pekan ke depan, 25 Januari 2021.

PPKM berlaku di sejumlah wilayah yang memenuhi empat kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kriteria itu adalah:

• Tingkat kematian di atas tingkat kematian nasional yaitu 3 persen
• Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen
• Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14 persen
• Tingkat keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen

Berikut daftar daerah yang memberlakukan pembatasan kegiatan selama dua pekan ke depan:

Banten

Salah satu daerah di Provinsi Banten yang memberlakukan PPKM adalah Kota Tangerang.

Peraturan PPKM di Kota Tangerang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang.

Mengutip laman Tribrata News, PPKM di Provinsi Banten juga akan diberlakukan di Kabupaten Tangerang.

Hal ini karena kedisiplinan masyarakat di wilayah itu dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 masih perlu untuk ditingkatkan.

Anies menyebutkan, pengetatan terhadap PSBB ini didasarkan pada instruksi Pemerintah untuk mengadakan PPKM Jawa-Bali.

Jawa Barat

Provinsi ini juga akan menerapkan PPKM di sejumlah kabupaten/kota mulai hari ini hingga dua pekan ke depan.

Mengacu Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional, PPKM atau PSBB Proporsional akan diberlakukan di sejumlah kabupaten/kota.

Kabupaten/kota itu adalah:

• Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Kota Bandung, Kota Bogor, Bekasi, dan Cimahi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang diberlakukan mulai 11-25 Januari 2021.

Jawa Tengah

Di Jawa Tengah, ada 23 kabupaten/kota yang akan menerapkan pembatasan kegiatan atau PPKM.

Daerah-daerah itu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Instruksi Gubernur DIY nomor 1/INSTR/2021 PTKM ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah DIY, meliputi Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

Jawa Timur

Sementara itu, untuk di Jawa Timur PPKM hanya akan diberlakukan di 11 wilayah yang dinilai memenuhi kriteria.

Kesebelas wilayah itu adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar.

Informasi ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui akun Instagram-nya @khofifah.ip.

Bali

PPKM di Pulau Dewata semula hanya akan diterapkan di dua daerah yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Akan tetapi, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pemberlakuan PPKM ini akan diperluas menjadi ke 5 kabupaten/kota di Bali.

Tiga daerah yang ditambahkan adalah Kabupaten Gianyar, Klungkung, dan Tabanan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Tito menyebut kebijakan ini perlu di ambil demi membendung laju infeksi di Pulau Jawa yang memiliki penduduk paling padat di Indonesia, dan tidak memiliki batas alam yang signifikan.

"Ini merupakan PSBB yang pertama kali dilaksanakan serentak dengan skala yang cukup masif. Dan memang untuk Jawa problem untuk pandemi ini tidak ringan, karena terdapat 150 juta penduduk dalam satu pulau dan tidak ada batas alam," kata Tito.

Pemberlakuan PPKM yang bersifat lebih mikro dipandang penting untuk dilakukan guna menyiasati kondisi yang ada.

"Dengan banyaknya daerah administrasi provinsi, kabupaten/kota maka memang perlu ada keserentakan, ini pertama kali kita serentak, jadi mohon dukungan dari semua daerah, jangan sampai nanti ada daerah yang kendor atau tidak melaksanakan," lanjut dia.