Pro Kontra Kebijakan Ekspor Benih Lobster di Era Edhy Prabowo...

KOMPAS.com - Kebijakan ekspor benih lobster menjadi polemik hangat di tengah masyarakat.

Ada yang merasa kebijakan tersebut sudah tepat, tapi banyak pula yang berpandangan kebijakan yang diketok oleh Menteri Edhy Prabowo dapat mengganggu atau mengakibatkan kepunahan lobster di Tanah Air, dampaknya membahayakan kedaulatan pangan Indonesia.

Baru-baru ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali bersuara.

Dilansir Kompas.com, (9/7/2020), dia mengungkapkan lobster dewasa sudah jarang ditemui karena bibit lobster diperbolehkan dijual ke luar negeri oleh pemerintah.

Susi mengatakan sudah kerap protes pada pemerintah tapi tidak tahu apakah kritikannya didengar atau tidak.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster era Susi Pudjiastuti.

Pencabutan aturan era Susi itu ditandai dengan peraturan menteri (Permen) yang baru, yakni Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Lantas apakah ekspor benih lobster itu memang benar mengancam kedaulatan RI?

Kepala Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Murwantoko mengatakan sebaiknya ekspor bayi lobster dibatasi dan lebih fokus mengembangkan budi daya dalam negeri.

"Yang urgent dilakukan adalah budi daya lobster di Indonesia. Dalam bahasa yang sederhana, kalau Vietnam bisa budi daya lobster, kita mesti bisa melakukannya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Dia menambahkan, Indonesia punya potensi benih lobster yang banyak. Benih akan murah kalau "stok" benih di dalam negeri jumlahnya banyak.

Jika memang berniat ekspor benih lobster, imbuhnya maka perlu diperhatikan pengendaliannya.

"Kalau tidak terkendali, sangat mungkin terjadi over eksploitasi," katanya lagi.

Dia mengatakan, di sisi lain, karena Indonesia baru akan mengembangkan budidaya lobster, akan sangat bagus jika biaya inputnya rendah. Misalnya dengan harga benih yang murah.

"Meski pada periode kementerian sebelumnya ada pembatasan untuk pengambilan lobster, termasuk untuk penelitian. Tetapi saya yakin kita bisa melakukan budi daya lobster dan dapat belajar dengan cepat," katanya.

Menurut Murwantoko kebijakan baru itu sudah tepat.

"Kebijakan baru yang membolehkan pengambilan lobster untuk dibudidayakan di Indonesia merupakan kebijakan yang sangat tepat," ungkapnya.

Dia mengatakan, kondisi budi daya lobster di Indonesia belum berkembang, salah satunya seperti yang dikeluhkan pada peneliti adalah mereka tidak bisa melakukan penangkapan lobster untuk penelitian.

"Dengan kebijakan kementerian yang baru, sangat mungkin bagi kita untuk segera maju mengembangkan budi daya lobster di Indonesia," paparnya.

Murwantoko mengatakan, hal penting yang perlu diakukan adalah mengakses atau menentukan berapa jumlah benih lobster yang bisa ditangkap untuk mempertahankan agar populasi lobster tetap lestari.

Kemudian, kata dia, ditentukan berapa kebutuhan lobster yang diperlukan untuk pengembangan lobster di Indonesia (ada jaminan kebutuhan lobster terpenuhi).

"Kalau masih ada kelebihan, tidak apa-apa untuk diekspor dengan harga yang wajar, termasuk di tingkat masyarakat," ujarnya.

Dia kembali menggarisbawahi bahwa yang utama adalah pemenuhan dan pengembangan budi daya lobster di Indonesia.

Sementara itu hal berbeda diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.

Ia menilai kebijakan ekspor benih lobster sangat tidak tepat.

"Kebijakan itu justru blunder bagi kedaulatan pangan kita ke depan," ujarnya kepada Kompas.com belum lama ini.

Apa yang diungkapkannya tersebut bukanlah tanpa alasan, pasalnya terdapat banyak dampak yang nantinya akan dirasakan oleh pembudidaya lobster dalam negeri.

Pembudidaya lobster lokal nantinya akan kesulitan dalam mendapat benih yang berkualitas baik karena sebagian besar benih kualitas terbaik akan diekspor ke luar negeri. 

Harga benih lobster yang ada di pasar dalam negeri, imbuh Halim, akan melambung tinggi karena jumlahnya yang sedikit.

"Nah, itu yang kemudian mendorong pembudidaya lobster mendapatkan kerugian yang berikutnya yakni harga jual lobster mereka menjadi tidak bisa bersaing dengan produk serupa yang dihasilkan dari luar negeri," ujarnya.

Ongkos produksi yang tinggi dan pasokan benih lobster yang semakin sulitlah yang akan melatarbelakangi itu semua.

"Sehingga opsinya kemudian akan memicu problem baru dalam hal ini kemiskinan di tingkat pembudidaya lobster maupun persoalan sosial lainnya," papar dia.

Diperbolehkannya ekspor benih lobster ini bagi Halim adalah sebuah ironi karena dahulu sempat dilarang oleh mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Alasannya menyebut demikian adalah karena dalam pengelolaan perikanan, harus berhati-hati karena sifatnya yang penuh ketidakpastian.

"Mengapa demikian? Sebagai contoh misalnya kita tak pernah tahu berapa persisnya stok sumber daya ikan, termasuk benih lobster, yang kita miliki secara tepat. Kita tidak akan pernah tahu karena itu berada di luar jangkauan kita," jelas dia.

Halim menyebut, pada 2016 lalu, Kementerian KKP telah menerbitkan hasil kajian mengenai stok sumber daya ikan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

Dalam hasil kajian mengenai stok ikan tersebut disebutkan bahwa lobster dewasa dan benih yang tersebar di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, sebagian besar dalam keadaan fully exploited dan over exploited.

"Artinya, yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lobster di dalam negeri untuk ukuran yang dewasa," kata Halim.

"Untuk benih lobster, secara logisnya cukup dilakukan usaha pembenihan di dalam negeri dan tetap bisa dilakukan usaha pembesaran dengan menggunakan kontrol ketat pula," tegas dia.

"Ujungnya, kemudian kita akan kehabisan stok, bahkan tidak mungkin kemudian dalam tempo yang secepat-cepatnya kita justru akan mengimpor balik lobster dari tempat tujuan ekspor kita tadi," imbuhnya.