Soal Jenderal Gadungan Calo Akpol, Mengapa Masih Ada Orang Percaya "Jalur Belakang"?

KOMPAS.com - Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang mengamankan seorang "jenderal polisi gadungan" berinisial WF (38) di rumah kontrakannya, Perumahan Lubuk Intan Blon N, Kota Padang, Rabu (22/1/2020).

Polisi mengamankan yang bersangkutan lantaran kasus penipuan.

Kepada korbannya, ES (51), WF mengaku bisa meluluskan anak korban masuk Akpol dengan membayar sejumlah uang.

Namun setelah menyetor uang hingga Rp 310 juta, ternyata anak korban tetap tidak lulus Akpol.

Lantas mengapa masih banyak masyarakat yang mempercayai modus penipuan seperti itu?

Bukan hal baru

Sosiolog dari Universitas Airlangga Bagong Suyanto mengatakan kasus penipuan dengan modus bisa meloloskan seseorang atau peserta ke sebuah instansi bukanlah fenomena baru.

Ia menjelaskan, penipuan bermodus serupa selalu muncul setiap tahunnya.

"Akpol salah satunya, lalu ada penerimaan PNS, penerimaan masuk PTN, masuk tentara, itu kan selalu muncul kasus yang sama," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Hal ini, imbuhnya, dikarenakan faktor mentalitas dari orang atau keluarga yang termakan iming-iming penipuan tersebut.

Selain itu, modus ini juga dikarenakan sebagian masyarakat masih percaya bahwa mekanisme perekrutan itu tidak selalu transparan hingga mereka merasa ada jalur alternatif.

"Nah sepanjang konstruksi masyarakat masih seperti itu, ya kasus seperti ini masih terus terjadi," ujarnya.

Keruk keuntungan

Dengan demikian, hal tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan.

Bagong mengungkapkan, orang yang rela merogoh kocek tinggi demi bisa lulus dalam suatu perekrutan juga dikarenakan mereka ingin segera mendapat pekerjaan tersebut hingga dipandang "wah" oleh masyarakat lain.

"Itu tentu saja. Kan memang untuk profesi yang dianggap mapan itu kan PNS, polisi, tentara, dokter," jelasnya menambahkan.

Ia mengatakan, ada satu faktor lain yang dinilai menjadi penyebab, yakni karena ketidakpercayaan dengan kemampuan diri sendiri.

Kemudian, korban dari modus penipuan semacam ini juga tak memandang latar belakang pendidikan.

"Banyak yang berpendidikan, tapi nyatanya juga kena tipu," jelasnya.

Dengan adanya kasus seperti ini, Bagong berharap bahwa instansi-instansi yang melaksanakan perekrutan untuk menunjukkan mekanisme penerimaan secara transparan.