Beda Kebijakan Edhy Prabowo dengan Susi Pudjiastuti...

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk politisi Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Penunjukan Edhy diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenen, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Penunjukan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan pun langsung mendapatkan respons dari Menteri Kelautan sebelumnya yang dijabat oleh Susi Pudjiastuti.

Menurut Susi, Edhy telah mengenal Kementerian yang sebelumnya dipimpinnya dengan semua program sekaligus perjuangan Susi menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Sehingga Susi meyakini, kelautan dan perikanan di bawah komando Edhy Prabowo akan semakin berdaulat, berkelanjutan dan sejahtera.

"Saya yakin di bawah komando Pak Edhy laut dan perikanan Indonesia akan semakin berdaulat, berkelanjutan dan berkesejahteraan,"sebut Susi sebagaimana diberitakan Kompas.com (23/10/2019).

Meski sempat ramai soal isu penenggelaman kapal, Edhy memastikan dirinya tidak segan untuk menenggelamkan kapal, khususnya kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Kalau harus saya tenggelamkan akan saya tenggelamkan. Saya juga tidak akan takut menenggelamkan kapal. Yang jelas banyak yang harus kita perbaiki. Musuh kita itu asing bukan nelayan," ujar Edhy.

"Musuh kita nelayan-nelayan asing yang diam-diam mencuri, tapi kita menanganinya dengan azas kemanusiaan, tidak semena-mena," kata Edhy menambahkan.

Kendati demikian masih ada perbedaan kebijakan di antara Menteri Edhy dan Susi. 

Dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy diminta untuk kembali melegalkan penggunaan alat tangkap ikan, cantrang.

Menanggapi hal tersebut, Edhy mengatakan perlu mengkaji kembali penggunaan alat tangkap tersebut. Selama ini, cantrang dianggap bisa merusak lingkungan.

Namun, Edhy mengaku ada sejumlah pihak yang mengklaim penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan karena penangkapan menggunakan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang.

Oleh karena itu, ia memilih untuk lebih dulu mendengarkan aspirasi para nelayan sebelum mengambil keputusan.

Padahal, pengkajian ulang tersebut sangat berseberangan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya Susi Pudjiastuti.

Pelarangan penggunaan alat cantrang ini telah diefektifkan sejak Menteri Susi.

Meski dinilai pro kontra, kelanjutan kebijakan penggunaan cantrang masih teka-teki, apakah akan dilanjutkan atau justru dicabut.

Bila nantinya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan tersebut kembali diperpanjang, maka pemerintah harus memberikan opsi lain bagi para nelayan sebagai pengganti cantrang.

(Sumber: Kompas.com/ Fika Nurul, Yoga Sukmana, Hadi Maulana | Editor: Bambang Priyo Jatmiko, Erlangga Djumena, Robertus Belamirnus)