Catatan untuk Pidato Jokowi, Tak Singgung HAM hingga Isu Lingkungan

Menurut dia, dalam pidatonya, Jokowi hanya menekankan pada pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

Aisah menilai, isi pidato pelantikan secara gamblang menjelaskan upaya pemerintah menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan.

Akan tetapi, di luar itu, persoalan negara bukan hanya pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

Ada aspek lain seperti penegakan HAM dan upaya pemerintah memerangi korupsi.

"Tapi kemarin tidak secara eksklusif disampaikan," ujar Aisah saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Selain itu, dia menggarisbawahi, problem lain yang juga menjadi masalah penting yakni konflik Papua.

Jika mengacu pada isu atau persoalan yang mencuat sebelum acara pelantikan, masalah HAM, khususnya konflik di Papua terus menjadi isu utama.

Aisah juga menyoroti tidak disinggungnya isu lingkungan hidup.

"Itu enggak keluar. Jadi pemerintah kita fokusnya hanya ke pembangunan ekonominya saja," kata dia.

Aisah menyebutkan, meski implementasi dalam pemerintahan ke depan seluruh aspek tersebut menjadi fokus, tetapi dinilainya krusial bagi masyarakat untuk memahami bahwa aspek hukum, sosial, dan politik juga menjadi perhatian.

Meski demikian, ia mengapresiasi bahwa Jokowi sudah memberikan gambaran yang jelas tentang hal tersebut.

"Tapi jadi kurang setelah melihat permasalahan Indonesia apalagi melihat kompleksitas masalah bangsa yang lebih besar dari itu. Dan itu tidak dicuplik dalam pidato kemarin," kata Aisah.

Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya saat acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, mengutarakan harapannya agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada 2045.

Jokowi menargetkan, pendapatan masyarakat bisa meningkat menjadi Rp 320 juta per kapita per tahun.

Bahkan, Jokowi juga menyebutkan target peningkatan produk domestik bruto menjadi 7 triliun dollar AS per tahun.

Harapan dan target lain yang disampaikan dalam kesempatan tersebut antara lain infrastruktur dan penyederhanaan kendala dalam regulasi.

Untuk itu, pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang (UU) besar yang akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi aturan lainnya.