Konflik Wamena, Peneliti LIPI Imbau Pemerintah Fokus pada Akar Masalah

KOMPAS.com - Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, seolah sulit untuk menemukan jalan keluar. Para korban yang mengungsi pun mengalami trauma hingga tak ingin kembali terlebih dahulu ke Wamena.

Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, menilai selama ini pemerintah hanya berfokus pada masalah pembangunan dan ekonomi di Papua.

Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen untuk menyelesaikan akar masalah konfliknya, jangan hanya berfokus pada satu atau dua masalah saja.

Wanita yang akrab disapa Puput itu menceritakan, ada empat akar masalah penyebab kasus di Papua yang ditemukan oleh LIPI, yakni status politik dan sejarah, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kegagalan pembangunan, serta kekerasan negara dan pelanggaran HAM.

Terkait status politik di Papua, Puput mengatakan ada perbedaan persepsi tentang status politik dan sejarah integrasi.

"Misalnya, di satu sisi, Papua telah dinyatakan sebagai bagian sah dari NKRI pada 1963, namun di sisi lain ada kelompok yang masih mempertanyakan keabsahan dari proses integrasi dan status politik itu," ucapnya.

Puput juga mengatakan, ada beberapa pihak yang menilai Penentuan Pendapat Rakyat (perpera) tidak representatif dan sah karena menyatakan Papua sudah merdeka sebelum proses integrasi dengan indonesia terjadi.

"Itu artinya, ada persepsi yang berbeda tentang sejarah dan status politik Papua," katanya.

Puput menilai pemerintah juga selali mengindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua.

Padahal, masalah tersebut bisa diakhiri dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk meluruskan sejarah yang tidak pernah selesai.

Puput juga menegaskan, akar permasalahan tersebut harus ditemukan penyelesaiaanya lewat dialog sehingga penyelesaian kasus Papua tidak hanya terfokus pada isu tertentu saja.

"Untuk menyelesaikan konflik secara utuh yang masih berlangsung hingga beberapa tahun di Papua, perlu upaya lebih dari itu, seperti komitmen untuk berdialog," ungkapnya.

Baginya, dialog yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut harus dilakukan untuk membentuk komitmen agenda bersama untuk menyelesaikan masalah di Papua, bukan sekadar pertemuan antar tokoh.

"Dialog tersebut harus dilakukan untuk mengikat banyak faktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat di Papua. Dialog juga harus dilakukan untuk membahas empat akar masalah," ujar dia.