Sepak Terjang Benny Wenda, Disebut Dalang Kerusuhan Papua hingga Datangi Sidang PBB

KOMPAS.com - Benny Wenda, tokoh separatis yang diduga menjadi dalang kerusuhan Papua dan Papua Barat dikabarkan datang ke sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika pekan ini.

Benny disebutkan berusaha melobi agar komisioner HAM PBB bisa berkunjung ke Indonesia dan melihat langsung kondisi di Papua.

Memanasnya situasi di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 lalu juga diduga ada peran Benny di dalamnya.

Benny diduga menyebarkan konten provokatif dan hoaks di media sosial, sambungan telepon, dan aplikasi pesan WhatsApp terkait Papua.

Konten ini disebarkan kepada sejumlah petinggi negara di kawasan Pasifik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, polisi kesulitan memproses hukum lantaran kewarganegaraan Benny dan tempat kejadian perbuatan pidananya berada di London, Inggris.

"BW (Benny Wenda) itu WNA. Kemudian locus (tempat kejadian perkara) dan tempus (tindak pidana)-nya berada di luar negeri. Jelas hukum Indonesia tidak akan menjangkau ke sana," kata Dedi, Selasa (3/9/2019) lalu.

Siapa Benny Wenda?

Dikabarkan sebelumnya, Benny Wenda merupakan warga negara Inggris dan kini tinggal di Oxford, Inggris.

Benny lahir di Papua pada 17 Agustus 1974.

Disebutkan, Benny telah puluhan tahun menentang bergabungnya Papua Barat ke Indonesia dan berupaya menjadikan Papua merdeka.

Ia menempati posisi sekretaris jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK).

Pada 2002, Benny mendapat suaka. Ia kabur ke Inggris setelah diburu pemerintah atas tuduhan berbagai aksi kekerasan.

Dalam lobi-lobi saat itu, tawaran pemerintah Indonesia seluruhnya ditolak mentah-mentah.

Pada 11 Juni 2002, disebutkan bahwa Benny ditangkap polisi lantaran dugaan telah menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap menyerang pos-pos TNI/Polri saat itu.

Penangkapan tersebut tak diterima masyarakat Jayawijaya. Mereka melakukan demo ke kantor DPRD Papua dengan tuntutan segera membebaskan Benny Wenda.

Saat itu, polisi menyita barang bukti berupa paspor Indonesia dan paspor Papua Nugini milik Benny.

Pada 29 Oktober 2002, Benny dan satu tahanan lain, Lasaeus Welle melarikan diri dari rumah tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi.

Benny merupakan saudara kandung dari pimpnan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah, Matias Wenda.

Penyerangan Polsek Abepura pada 6 Desember 2001 silam diduga atas kerja sama Benny bersama Matias di wiayah perbatasan Jayapura-Papua Niugini (PNG).

Sekitar 500 warga Jayawijaya dikerahkan ke perbatasan Jayapura-PNG dengan dalih alasan keamanan di Jayapura tak terjamin.

Kelompok ini juga melakukan pembantaian enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-PNG pada Desember 2001.

Kerusuhan Papua dan Papua Barat yang memanas pada Agustus 2019 lalu juga disebutkan ada peran Benny Wenda.

Diberitakan Kompas.com, 2 September 2019 lalu, Benny Wenda mengaku mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan agar rakyat Papua tak ikut upacara kemerdekaan.

Tapi, menurut Benny, aksi demonstrasi disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

Kiprah dan jaringan yang cukup luas di ranah Internasional, membuat Benny Wenda pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada 25 Januari 2019.

Pemerintah Vanuatu menjadi pihak yang memfasilitasi pertemuan tersebut.

Kehadiran Benny mengejutkan KTHAM lantaran pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu, yaitu membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Benny juga tak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Pemerintah RI pun melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Terima Penghargaan

Melalui akun media sosial miliknya, Benny mengaku sudah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat.

Benny menolak label separatis dan penjahat oleh Pemerintah Indonesia.

Tapi, Kodam XVII/Cenderawasih menilai itu merupakan bentuk propaganda untuk mencari perhatian dunia internasional.

Pada 17 Juli 2019, Benny memperoleh penghargaan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford.

Benny disebut sebagai pelaku kampanye damai untuk demokrasi.

Tapi, menurut Pemerintah Indonesia, ini bertolak belakang terhadap apa yang dilakukannya dalam upaya memisahkan Papua Barat dari NKRI.

Diberitakan Kompas.com, (18/7/2019), Pemerintah Indonesia mengecam penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford kepada Benny.

Pemerintah Indonesia menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Kecaman tersebut disampaikan pemerintah Indonesia melalui keterangan tertulis di situs resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (18/7/2019).

"Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI," tulis Kemenlu waktu itu.

(Sumber: KOMPAS.com/Devina Halim, Ambaranie Nadia)