Kebocoran Data Malindo Air, Pemerintah Tunggu Investigasi Lanjutan dari Malaysia

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, koordinasi dengan Malindo Air terus dilakukan dalam rangka mitigasi kegagalan perlindungan data pribadi, khususnya data warga Indonesia di masa mendatang.

Ferdinandus menjelaskan, pada Rabu (25/9/2019), pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Malindo Air guna memastikan data penumpang warga Indonesia telah diamankan.

Menurut dia, terdapat sekitar 7,8 juta penumpang terkait kasus kegagalan perlindungan data pribadi yang terdiri dari berbagai kewarganegaraan, yakni 66 persen Malaysia, 4 persen India, dan 2 persen Indonesia.

Selain itu, Pejabat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan pertemuan dengan JPDP Malaysia dan Multimedia Malaysia (KMMM) di Putrajaya.

Beberapa pejabat KMMM lain turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Rosmahyuddin bin Baharuddin, Deputy Commissioner–JPDP Malaysia, Muhammad Mator bin Ali, Director for Enforcement Division, A. Rafiz bin Ismail, Head of Investigation Unit, Leniza Anak Nihar, dan Head of Risk Assessment Unit, Noreen Iszani binti Yusak.

"Investigasi kasus Malindo Air masih terus berjalan," kata Ferdinandus melalui rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (26/9/2019) sore.

Perlindungan Data

Ferdinandus menuturkan, kasus kebocoran ini terindikasi lewat surat kabar setempat pada 18 September 2019 lalu.

Kabar itu lantas ditindak lanjuti JPDP Malaysia untuk mendapatkan informasi dari Malindo Air terkait adanya kegagalan perlindungan data pribadi penumpang.

Pada 19 September 2019, Malindo Air mengeluarkan rilis pertama mereka terkait kejadian ini, yang melibatkan perusahaan GoQou sebagai penyedia layanan platform reservasi dan pembayaran tiket.

"Satu hari setelah press relase tersebut disampaikan ke publik, pihak Malindo Air melakukan pertemuan langsung dengan JPDP Malaysia terkait penanganan kasus kegagalan perlindungan data pribadi penumpang Malindo Air yang diproses melalui layanan platform GoQou," ujar Ferdinandus.

Dia menambahkan, Dirjen JPDP Malaysia telah meminta Malindo Air untuk melakukan koordinasi dengan otoritas perlindungan data pribadi di 18 negara, di mana hasil invesitgasi awal menemukan kebocoran data pribadi yang berasal dari 18 kewarganegaraan.

"Enam di antaranya merupakan negara-negara ASEAN yaitu; Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Myanmar dan Kamboja," papar Ferdinandus.

Ferdinandus menyampaikan, kasus ini masih dalam proses investigasi dan dapat dijadikan pembelajaran bagi negara-negara ASEAN dalam kolaborasi penanganan insiden kegagalan perlindungan data pribadi yang melibatkan banyak negara.

"Direncanakan pertemuan lebih lanjut antara Ditjen Aptika dengan Malindo Air akan digelar pada awal Oktober 2019," pungkasnya.