Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pengadaan

Mahfud-Andika Rapat Bahas Alutsista di Kantor Kemenko Polhukam
Mahfud-Andika Rapat Bahas Alutsista di Kantor Kemenko Polhukam
"Ya ya (membahas) alutsista, tapi enggak ada keputusan-keputusan yang menarik," kata Mahfud seusai rapat.
Nasional
Mantan Rektor UIN Suska Riau Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Jaringan Internet
Mantan Rektor UIN Suska Riau Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Jaringan Internet
Kejari Pekanbaru menetapkan mantan Rektor UIN Suska Riau, Akhmad Mujahidin, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jaringan internet 2020-2021.
Regional
Korupsi Pengadaan Lahan Bulog, Kejari Grobogan Tahan Seorang Notaris
Korupsi Pengadaan Lahan Bulog, Kejari Grobogan Tahan Seorang Notaris
PC diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran untuk pembelian lahan Bulog bersama dengan KS (78), yang sudah terlebih dulu dijebloskan penjara.
Regional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit, Anggota DPRD dan Eks Kadis Kehutanan Sulbar Rugikan Negara Rp 1,1 Miliar
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit, Anggota DPRD dan Eks Kadis Kehutanan Sulbar Rugikan Negara Rp 1,1 Miliar
Pola korupsi yang dilakukan mantan anggota DPRD dan mantan kadis kehutanan itu dilakukan pada tahap penyusunan perencanaan.
Regional
Tiga Jurus Baru LKPP Dorong Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Tiga Jurus Baru LKPP Dorong Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Saat ini LKPP tengah menyusun revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Parang/Jasa Pemerintah/
Whats New

All News

Soal Kasus Dugaan Korupsi Alat Meteorologi Senilai Rp 1,5 Miliar, Ini Kata Kejari Dompu

Soal Kasus Dugaan Korupsi Alat Meteorologi Senilai Rp 1,5 Miliar, Ini Kata Kejari Dompu

Regional
Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Septic Tank Terus Berjalan, Kajari Nunukan Duga Ada Keterlibatan ASN

Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Septic Tank Terus Berjalan, Kajari Nunukan Duga Ada Keterlibatan ASN

Regional
Kepala LKPP Temui Kadin Bujuk untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kepala LKPP Temui Kadin Bujuk untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Whats New
Waskita Luncurkan We-Proc, Aplikasi Pengadaan Berbasis Digital

Waskita Luncurkan We-Proc, Aplikasi Pengadaan Berbasis Digital

Berita
Detail Spesifikasi Helikopter AW-101 TNI AU yang Dikorupsi

Detail Spesifikasi Helikopter AW-101 TNI AU yang Dikorupsi

Tren
Kilas Balik Pembelian Helikopter AW-101: Sempat Ditentang Jokowi, Kini Jadi Kasus Korupsi

Kilas Balik Pembelian Helikopter AW-101: Sempat Ditentang Jokowi, Kini Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Pengacara Eks KSAU Bantah Kliennya Terima Rp 17 Miliar dalam Pengadaan Helikopter AgustaWestland

Pengacara Eks KSAU Bantah Kliennya Terima Rp 17 Miliar dalam Pengadaan Helikopter AgustaWestland

Nasional
Polemik Pengadaan Seragam SMAN 1 Wates, Ombudsman Mulai Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Satpol PP

Polemik Pengadaan Seragam SMAN 1 Wates, Ombudsman Mulai Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Satpol PP

Yogyakarta
Dikorupsi, Kursi Helikopter AW-101 Tak Lengkap hingga Peta Digital Belum Diinstal

Dikorupsi, Kursi Helikopter AW-101 Tak Lengkap hingga Peta Digital Belum Diinstal

Nasional
Korupsi Helikopter AW-101 di TNI AU, Irfan Kurnia Saleh Didakwa Rugikan Negara Rp 738,9 M

Korupsi Helikopter AW-101 di TNI AU, Irfan Kurnia Saleh Didakwa Rugikan Negara Rp 738,9 M

Nasional
PN Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

PN Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Bertemu Luhut, Ketua LKPP Desak RUU Pengadaan Barang dan Jasa Segera Disahkan

Bertemu Luhut, Ketua LKPP Desak RUU Pengadaan Barang dan Jasa Segera Disahkan

Whats New
Tak Hanya Berupa Uang, Ini Sederet Bentuk Ganti Rugi Pembebasan Lahan

Tak Hanya Berupa Uang, Ini Sederet Bentuk Ganti Rugi Pembebasan Lahan

Berita
Kejari Sumenep Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Senilai Rp 8 Miliar

Kejari Sumenep Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Senilai Rp 8 Miliar

Surabaya
Jokowi Minta RUU Pengadaan Barang dan Jasa Harus Disahkan Sebelum 2024

Jokowi Minta RUU Pengadaan Barang dan Jasa Harus Disahkan Sebelum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads