Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah

Wacana Pengadaan Mobil Listrik Pejabat Gunakan APBN, Pengamat: Pemerintah seperti Melayani Dirinya Sendiri
Wacana Pengadaan Mobil Listrik Pejabat Gunakan APBN, Pengamat: Pemerintah seperti Melayani Dirinya Sendiri
Pemerintah berencana menggunakan APBN untuk pengadaan mobil listrik pejabat selepas menaikkan harga BBM. Begini kata pengamat.
Tren
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan
Komnas HAM akan mengaudit hak atas pendidikan menyusul informasi biaya Uang Kuliah Tuggal (UKT) yang semakin mahal.
Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna
DPR menggelar rapat dengan pemerintah di tengah masa reses. Diam-diam melanjutkan revisi UU MK yang sempat ditentang Mahfud MD.
Nasional
Pemerintah Kaji Skema KPR Subsidi Buat Pekerja Gaji Rp 8 Juta-Rp 15 Juta
Pemerintah Kaji Skema KPR Subsidi Buat Pekerja Gaji Rp 8 Juta-Rp 15 Juta
Saat ini KPR subsidi hanya diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema FLPP. Kini pemerintah kaji skema subsidi KPR kelas menengah.
Whats New
02:23
100.000 Jemaah Umrah Indonesia Belum Kembali, Ada yang Diduga Berhaji Tanpa Visa Resmi
100.000 Jemaah Umrah Indonesia Belum Kembali, Ada yang Diduga Berhaji Tanpa Visa Resmi

Sekitar 100.000 warga negara Indonesia yang berangkat umrah hingga kini...

video

All News

02:03
Jokowi Klaim Harga Kenaikan Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Harga Kenaikan Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

video
Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Pemerintah Ganti Jadi KRIS

Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Pemerintah Ganti Jadi KRIS

Whats New
Cegah Kecelakaan Bus Tak Berizin Terulang, Ini Sederet Catatan untuk Pemerintah

Cegah Kecelakaan Bus Tak Berizin Terulang, Ini Sederet Catatan untuk Pemerintah

Whats New
Kecelakaan Subang, Lemahnya Regulasi Pemerintah Mengatur Kelayakan Bus

Kecelakaan Subang, Lemahnya Regulasi Pemerintah Mengatur Kelayakan Bus

Berita
Prototipe Rumah Sederhana Dinilai Mudahkan Pengembang dan Pemda

Prototipe Rumah Sederhana Dinilai Mudahkan Pengembang dan Pemda

Perumahan
Apersi Dukung Pemerintah Rilis Kebijakan Prototipe Rumah Sederhana

Apersi Dukung Pemerintah Rilis Kebijakan Prototipe Rumah Sederhana

Perumahan
Bus Pariwisata Sering Kecelakaan, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Bus Pariwisata Sering Kecelakaan, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Niaga
Bisa Picu Inflasi, Pemerintah Wanti-wanti Kenaikan Tarif Tiket Kereta Api dan Bis

Bisa Picu Inflasi, Pemerintah Wanti-wanti Kenaikan Tarif Tiket Kereta Api dan Bis

Whats New
Perdagangan Karbon Dikebut, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Perdagangan Karbon Dikebut, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Pemerintah
Pemerintah Saudi Tambah Layanan

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
[POPULER OTOMOTIF] Posisi Tuas Transmisi Mobil Matik Saat Panaskan Mesin | Kecelakaan Bus di Subang, Bus Tak Punya Izin dan KIR Sudah Kedaluwarsa | Pemerintah Perlu Kaji Ruas Jalan Ciater

[POPULER OTOMOTIF] Posisi Tuas Transmisi Mobil Matik Saat Panaskan Mesin | Kecelakaan Bus di Subang, Bus Tak Punya Izin dan KIR Sudah Kedaluwarsa | Pemerintah Perlu Kaji Ruas Jalan Ciater

Feature
02:59
Pemerintah Tanggung Biaya Korban Kecelakaan Bus di Subang, Korban Tewas Dapat Santunan

Pemerintah Tanggung Biaya Korban Kecelakaan Bus di Subang, Korban Tewas Dapat Santunan

video
Sering Terjadi Kecelakaan, Pemerintah Perlu Kaji Ruas Jalan Ciater

Sering Terjadi Kecelakaan, Pemerintah Perlu Kaji Ruas Jalan Ciater

News
Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan Bus di Subang Ditanggung Pemerintah

Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan Bus di Subang Ditanggung Pemerintah

Bandung
Dilema UKT dan Uang Pangkal Kampus, Semakin Beratkan Mahasiswa, tapi Dana Pemerintah Terbatas

Dilema UKT dan Uang Pangkal Kampus, Semakin Beratkan Mahasiswa, tapi Dana Pemerintah Terbatas

Tren
Bangun Ekosistem Transportasi Publik, Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan

Bangun Ekosistem Transportasi Publik, Pemerintah Harus Perkuat Kebijakan

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads