Wacana Pengadaan Mobil Listrik Pejabat Gunakan APBN, Pengamat: Pemerintah seperti Melayani Dirinya Sendiri

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pembelian mobil listrik untuk pejabat akan dianggarkan dari APBN.

Adapun hal ini menurutnya telah mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi Presiden sudah memerintahkan bahwa APBN akan digunakan untuk pembelian kendaraan listrik. Yang electric vehicle (EV) itu mulai tahun ini, (anggaran) lebih besar lagi di tahun depan,” kata Luhut dikutip dari Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

Wacana ini memantik beragam respons dari masyarakat.

Tak sedikit yang mempertanyakan mengapa pemerintah merencanakan hal tersebut saat pemerintah baru saja melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikan harga BBM.

Masyarakat menyoroti satu hal, terkait beberapa waktu lalu pemerintah menyebut subsidi BBM membebani negara sehingga terpaksa menaikkan harga BBM.

Namun nyatanya pemerintah justru merencanakan memakai APBN untuk digunakan membeli mobil listrik para pejabat.

“Padahal Presiden sendiri yg bilang kalau APBN sedang terbebani karena subsidi BBM, begitu subsidi BBM dikurangi malah buat beli mobil listrik pejabat kan hahasssuuu,” tulis salah satu akun di Twitter.

“Kemarin ada yg bilang aggaran subsidi bbm untuk masyarakat menjadi beban besar APBN, eh sekarang mobil listrik buat pejabat pake APBN? Luar biasa hidup Konoha,” ujar akun yang lain.

“Naekin BBM krna beban APBN eh malah dibuat beli mobil listrik pejabat,.kocak,” ujar akun lain.

Baca juga: Luhut: Jokowi Minta Pembelian Mobil Listrik untuk Pejabat dari APBN

Pendapat pengamat

Terkait hal tersebut, Kompas.com menghubungi pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele.

Saat dihubungi, Gabriel menilai pengadaan mobil listrik untuk mobil dinas pejabat bukanlah sesuatu yang urgent.

“Orang jadi berpikir pemerintah merasa ada rezeki nomplok dari subsidi BBM,” ungkapnya.

Menurut Gabriel, jika tindakan penggunaan dana APBN untuk mobil dinas pejabat saat ini tetap dilakukan, maka pemerintah seperti hanya melayani dirinya sendiri saja.

“Tipikal pemerintah yang melayani dirinya sendiri dengan mengorbankan publik,” ujar Gabriel kepada Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Penjelasan Ahli soal Risiko Mobil Listrik jika Terendam Banjir