Sebab Umum dan Khusus Perang Kusamba di Bali

Perang ini berlangsung di Desa Kusamba, yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali.

Dalam Perang Kusamba, rakyat Bali di bawah pimpinan Panglima Sangging melawan pasukan Belanda yang datang untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaannya.

Pada masa itu, Kusamba merupakan benteng pertahanan Kerajaan Klungkung yang paling kuat di antara benteng-benteng yang lain.

Kusamba juga penting bagi kehidupan ekonomi, karena menjadi pelabuhan dan bandar dagang Kerajaan Klungkung di pantai selatan.

Penyebab Perang Bali III atau Perang Kusamba dapat dikelompokkan menjadi sebab umum dan sebab khusus. Berikut ini penjelasannya.

Sebab umum Perang Kusamba

Sebab umum Perang Kusamba adalah pembangkangan terhadap penghapusan Hukum Tawan Karang atau Hak Tawan Karang.

Secara umum, perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda memang dipicu oleh Hukum Tawan Karang.

Hukum Tawan Karang atau Hak Tawan Karang adalah bagian dari hukum adat di bidang maritim yang diakui dan dilaksanakan oleh seluruh raja Bali dan Lombok.

Hukum ini memberi hak kepada para penguasa di Bali dan rakyat yang tinggal di tepi pantai untuk menguasai seluruh isi kapal asing yang terdampar di perairannya, sedangkan penumpangnya dapat diperbudak atau bila perlu dibunuh.

Belanda, yang kerap merugi akibat Hukum Tawan Karang, berusaha untuk menghapusnya dengan membuat kontrak dengan raja-raja Bali, termasuk dengan pihak Kerajaan Klungkung.

Belanda, yang diwakili Huskus Koopman, pertama kali menyodorkan kontrak pada 6 Desember 1841.

Dalam kontrak tersebut, dinyatakan bahwa raja Klungkung Dewa Agung Putra susuhunan mengakui negerinya milik Hindia Belanda dan apabila ada perahu atau kapal masuk di pelabuhan akan dinaikkan bendera Belanda.

Raja berjanji tidak akan menyerahkan kerajaannya kepada orang kulit putih yang lain dan apabila Belanda mendapat kesusahan dalam berperang, raja berjanji menyediakan bantuan.

Di samping itu, raja berjanji melepaskan Hak Tawan Karang, yang dijabarkan lebih lanjut dalam kontrak yang disepakati 24 Mei 1843.

Kontrak yang dibuat pada tahun 1841 dan 1843 itu tidak ada timbal baliknya bagi pihak Klungkung.

Raja Klungkung dan raja-raja Bali lainnya, umumnya menyepakati kontrak dengan Belanda secara terpaksa, karena ada motif tertentu.

Misalnya kontrak Belanda yang disepakati Klungkung pada 1841, hanya sekadar siasat untuk mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seluruhnya atas jajahannya di Pulau Lombok.

Dengan begitu, Klungkung dapat mempertahankan koalisinya untuk menghadapi serangan Belanda.

Meski raja Klungkung dan Belanda telah menyepakati kontrak, rakyat tetap melaksanakan Hukum Tawan Karang.

Itulah yang memicu Perang Kusamba, karena Belanda menganggap Klungkung telah mengingkari kontrak yang mereka buat.

Sebab khusus Perang Kusamba

Sebab khusus Perang Kusamba adalah pengiriman bantuan dari Klungkung ke Buleleng.

Pembangkangan Kerajaan Klungkung terhadap isi perjanjian 24 Mei 1843 tidak hanya mengenai penghapusan Hukum Tawan Karang, tetapi juga terkait pengiriman bantuan ke Buleleng.

Pada 1846, Belanda melancarkan serangan terhadap Kerajaan Buleleng. Meski terlambat datang, Klungkung mengirimkan bantuan pasukan ke Buleleng, yang secara praktis melanggar kontraknya dengan Belanda.

Berdasarkan kontrak, seharusnya Klungkung tidak diperkenankan ikut campur urusan wilayah lain dalam peperangannya melawan Belanda.

Namun, Klungkung mengirimkan laskar sebanyak 1.600 orang ke Buleleng di bawah pimpinan Panglima I Dewa Agung Ketut Agung, sebagai tanda solidaritas raja yang anti terhadap penjajahan Belanda.

Karena sebab-sebab itulah, Belanda mengerahkan pasukannya yang baru saja memenangkan Perang Jagaraga pada April 1849, ke Kusamba.

Pasukan Belanda yang dikirim ke Kusamba pada 24 Mei 1849 dipimpin oleh Jenderal Michiels.

Sedangkan pemimpin Perang Kusamba di pihak rakyat Bali adalah Panglima Sangging, adik raja Klungkung.

Perang Kusamba berakhir pada 25 Mei 1849 dengan kemenangan Belanda.

Referensi:

• Sutaba, I Made. (1983). Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.