Kemenpora Diminta Pertahankan Status Opini Wajar Tanpa Pengecualian

KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia baru saja mendapatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan yang diserahkan pada 22 Juli lalu itu merupakan penantian 10 tahun Kemenpora.

Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun, turut memuji pencapaian Kemenpora tersebut. 

Baca juga: Kemenpora Raih Catatan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI

"Bagus, itu bagus banget. Kami sebagai insan olahraga seharusnya berterima kasih dengan penghargaan itu. Hebat banget itu, alhamdulillah banget," kata Senny Marbun, Sabtu (25/7/2020).

Keberhasilan Kemenpora meraih status opini WTP dinilai Senny tak terlepas dari reformasi birokrasi yang dilakukan Menpora Zainudin Amali.

Senny menyatakan bahwa Kemenpora juga sudah memberikan kepedulian terhadap kebutuhan pelatnas NPC.

Hal itu terbukti saat atlet NPC melakukan pemusatan latihan jelang SEA Games 2019 Filipina.

"Saat itu, kami ditanya apa kurangnya, lengkapi semua kekurangan. Apa yang belum dilakukan untuk atlet, lakukan semuanya," tutur dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, turut mengapresiasi status WTP yang diraih Kemenpora.

Terlebih lagi, sudah 10 tahun lamanya Kemenpora tidak mendapatkan status opini tersebut.

Pencapaian itu diharapkan menjadi landasan bagi Kemenpora untuk melakukan kinerja lebih baik ke depannya.

Baca juga: Tatap 2021, Kemenpora Ajukan Anggaran Rp 3,7 Triliun

"WTP ini mengembalikan citra Kemenpora sekaligus membantah yang selama ini dikesankan sebagai 'sarang tikus'. Semoga pencapaian ini bisa dipertahankan," kata Ujang Komarudin.

Kemenpora terakhir kali mendapatkan status opini WTP pada 2009. Selanjutnya berturut-turut Kemenpora hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bahkan, Kemenpora sempat mengalami keterpurukan pada 2005 dan 2016 dengan menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.