Gubernur Papua Minta Jokowi Pertimbangkan Jadwal PON 2020

KOMPAS.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe, meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan jadwal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 karena situasi pandemi virus corona.

Hal ini tertuang dalam surat Gubernur Papua ke Jokowi dengan Nomor 06/SUS-GUBPAPUA/IV/2020 tertanggal 7 April 2020.

Dalam surat itu, Lukas Enembe menjabarkan persiapan PON dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2020.

Lukas Enembe menyebut persiapan hingga saat ini berjalan baik. Salah satu kriterianya adalah pembangunan venue secara keseluruhan sudah mencapai 85-90 persen.

Hanya, Lukas Enembe khawatir persiapan dalam beberapa bulan ke depan akan tersendat karena jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Papua terus meningkat.

Baca juga: Persiapan Atlet Tak Bisa Maksimal, PON Papua Diusulkan Ditunda

Lukas Enembe menyebut per tanggal 5 April 2020 jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Papua mencapai 26 orang, 44 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), dan sebanyak 5.852 orang dalam pemantauan (ODP).

Sesuai dengan arahan pemerintah, Lukas Enembe menyebut Provinsi Papua sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi virus corona hingga melakukan review APBD 2020.

Atas pertimbangan itu, Lukas Enembe meminta arahan dan pertimbangan Presiden Jokowi terkait jadwal penyelenggaraan PON dan Peparnas 2020.

PON dan Peparnas 2020 rencananya akan diselenggarakan di Papua pada Oktober hingga November mendatang.

Di sisi lain, Menpora Zainudin Amali mengakui kedua ajang multievent itu berpeluang ditunda karena virus corona.

Persiapan para atlet nasional yang saat ini terganggu menjadi pertimbangan Kemenpora menunda PON dan Peparnas 2020.

Baca juga: Penundaan PON 2020 Berkaitan dengan Payung Hukum Virus Corona

Hanya, hal itu sejauh ini masih menjadi opsi dan belum menjadi alasan kuat untuk menunda PON dan Peparnas 2020.

Zainudin Amali memastikan dalam waktu dekat akan menyampaikan hal ini ke Presiden Jokowi untuk dirapatkan di kabinet.

"Kita tentu harus mempersiapkan opsi penundaan. Namun, itu bukan kewenangan Kemenpora, harus melalui keputusan Presiden Jokowi melalu rapat kabinet," kata Zainudin Amali dikutip dari situs Antara.

"Apabila harus ditunda, kita juga harus mencari waktu yang tepat agar tidak bertabrakan dengan ajang olahraga lain seperti Piala Dunia U20 2021," ujar Zainudin Amali.

Baca juga: Andi Darussalam, Mantan Manajer Timnas Indonesia, Positif Covid-19