Contoh teks 2
Odd-Even Traffic Rule in the Midst of PSBB: Pros and Cons
Covid-19 restricts us to mobilize since it will increase the risk of having direct contact with others. As an effect, the government of Jakarta has issued a policy regarding the regulation of odd-even traffic rule which starts in March 2020 due to the Covid-19 pandemic.
This rule is reinforced in August 2020 for the four-wheel vehicles. Jakarta Provincial Government re-imposes this rule due to the increase of Covid-19 cases in Jakarta and the emergence of office cluster.
Head of the DKI Jakarta Transportation Agency, Syafrin Liputo, said the odd-even system is expected to limit the mobility of residents who want to enter and exit the Jakarta area to minimize the spread of Covid-19. It is also due to the removal of the policy of SIKM for residents outside Jakarta.
On the other hand, after a month of implementing odd-even traffic rule, the Covid-19 Task Force asked Jakarta Provincial Government to evaluate the policy. Reports say that the odd-even rule has an impact on increasing transportation and mobility. Even so, Jakarta Provincial Government said that this regulation is able to reduce the mobility rate of the citizens in Jakarta.
In the end, each regulation is expected to help reduce the number of citizen mobilization and reduce the spread of Covid-19. In addition, citizens are expected to always comply with regulations so that the efforts to combat the Covid-19 run well.
Baca juga: Contoh Narrative Text beserta Strukturnya
Terjemahan
Aturan Ganjil Genap di Tengah PSBB: Pro dan Kontra
Covid-19 membatasi kita untuk bergerak karena akan meningkatkan risiko kontak langsung dengan orang lain. Dampaknya, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan terkait pengaturan peraturan lalu lintas genap ganjil yang dimulai pada Maret 2020 akibat pandemi Covid-19.
Aturan ini diperkuat pada Agustus 2020 untuk kendaraan roda empat. Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan aturan ini karena maraknya kasus Covid-19 di Jakarta dan munculnya kluster perkantoran.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sistem ganjil genap diharapkan dapat membatasi mobilitas warga yang ingin masuk dan keluar kawasan Jakarta guna meminimalisir penyebaran Covid-19. Hal itu juga karena adanya kebijakan SIKM bagi warga luar Jakarta yang sudah dicabut.
Di sisi lain, setelah sebulan menerapkan aturan ganjil genap, Satgas Covid-19 meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan tersebut. Laporan menyebutkan bahwa aturan ganjil genap berdampak pada peningkatan transportasi dan mobilitas. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta menilai regulasi ini mampu menekan laju mobilitas warga Jakarta.
Pada akhirnya, setiap regulasi diharapkan dapat membantu menekan angka mobilisasi warga dan menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, warga diharapkan selalu menaati regulasi agar upaya penanggulangan Covid-19 berjalan dengan baik.
(Referensi: Kompas.com / Penulis: Rindi Nuris Velarosdela | Editor: Irfan Maullana)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.