Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

KOMPAS.com - Periode demokrasi di Indonesia terbagi menjadi lima, salah satu di antaranya adalah pemerintahan demokrasi terpimpin dari 1959 hingga 1965. Masa pemerintahan demokrasi terpimpin menjadi salah satu masa terkelam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun menyandang nama demokrasi, namun asas-asas demokrasi tidak diberlakukan dengan baik. Berikut beberapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa demokrasi terpimpin, yaitu: 

Periode demokrasi terpimpin (1959-1965)

Pada masa parlementer, hukum dan dasar negara di Indonesia mengalami stagnan. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, tak kunjung menyelesaikan tugasnya.

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik.

Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara.

Baca juga: Sejarah Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.

Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dekrit presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional.

Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut Demokrasi Terpimpin.

Maksud konsep terpimpin ini dalam Pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer.

Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.

Baca juga: Politik Demokrasi Terpimpin: Peta Kekuatan Politik Nasional

Masa suram demokrasi Indonesia

Politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah diluar jalur. Demokrasi tak lagi dipimpin ileh hikmah kebijaksanaan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang otoriter, jauh dari nilai demokrasi secara global. 

Terdapat beberapa kebijakan masa demokrasi di bawah kekuasaan dan wewenang Soekarno, yaitu: 

• Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup
• Tidak ada pemilu
• Soekarno membentuk Kabinet 100 Menteri (Kabinet Dwikora II) dengan jumlah 132 pejabat pembantu presiden
• Berkonfrontasi dengan Malaysia
• Keluar dari PBB
• Menyelenggarakan Asian Games pertama
• Menghabiskan anggaran negara dan memanfaatkan pinjaman untuk pembangunan proyek-proyek mercu suar

Baca juga: Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin