Sistem Pemerintahan Iran

KOMPAS.com - Iran dan Amerika Serikat tengah berkonflik hebat. Bahkan kejadian itu disebut-sebut sebagai Perang Dunia Ketiga.

Iran merupakan negara di kawasan Timur Tengah. Dilansir dari Kompas.com, peradaban Iran sendiri sudah ada sejak ratusan tahun sebelum masehi.

Kuatnya negara Iran adalah warisan dari bangsa Persia yang berjaya sejak abad ke-6. Kekaisaran Persia terletak di Iran dan menjadi salah satu peradaban terkuat di dunia.

Seperti apakah sistem pemerintahan negara yang kaya sumber daya tersebut? Berikut faktanya:

Sitem pemerintahan

Dilansir dari situs resmi Kementrian Luar Negeri, Iran memiliki sistem pemerintahan sebagai berikut:

Baca juga: Iran, Negara Kaya Sumber Daya yang Kerap Berkonflik

• Ideologi

Ideologi negara berdasarkan kepada agama Islam Madzhab Shiah Imam 12 (Ja'fari).

Untuk itu diciptakan sistem Velayat-e Faqih (supremasi kaum ulama) di mana seorang pemimpin agama memiliki hak untuk memberikan fatwa keagamaan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketenagakerjaan.

Marja-e Taqlid (ulama senior) memiliki wewenang untuk memberikan fatwa hukum kepada masa penganut ajarannya tersebar di berbagai wilayah.

Agama resmi Iran adalah Islam beraliran Ja'fari (Shiah Imam ke 12). Aliran Islam lainnya yang bermadzhab Syafi'I, Hambali, Hanafi dan Maliki serta Shiah Zaidiyah diakui dan pelaksanaan syariatnya dilindungi oleh UU

• Konstitusi

Hukum tertinggi adalah konstitusi Republik Islam Iran yang disahkan pertama kali oleh Majelis Ahli tanggal 15 November 1979 dan diamandemen pada Juli 1989.

• Lembaga Eksekutif

Kepala pemerintahan dijabat seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali.

Presiden dibantu sembilan wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing dan 21 menteri anggota kabinet.

• Lembaga legislatif

Parlemen Iran merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota majelis dipilih melalui empat tahun sekali dengan sistem distrik.

Baca juga: Harga Minyak Terus Turun setelah Konflik AS dan Iran Mereda

Majelis secara tidak langsung dapat menjatuhkan presiden dan menterinya melalui mosi tidak percaya.

• Lembaga yudikatif

Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dijabat oleh ketua justisi yang diangkat langsung oleh pemimpin dengan masa jabatan lima tahun.

Pemimpin tersebut harus seorang ulama Ahli Fiqih (Mujtahid). Iran memiliki dua bentuk sistem peradilan, yaitu peradilan umum dan khusus.

Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata, dan Pengdailan Perdata Khusus.

Sedangkan pengadilan khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi Islam, Pengadilan Khusus Ulama, dan Pengadilan Pers.

Beberapa institusi lain yang berada di bawah lembaga judikatif, seperti Peradilan Militer menjadi bagian lembaga peradilan yang menangani kasus pidana yang melibatkan anggota angkatan bersenjata, polisi, dan pasdaran.

Peradilan Tinggi Administrasi menangani kasus yang terkait dengan administrasi pemerintah.

Baca juga: Maskapai Ukraina Ditembak Rudal Iran karena Dikira Pesawat AS

• Lembaga tinggi negara

Iran memiliki lembaga tinggi negera lainnya, seperti:

1. Majelis Ahli
2. Dewan pengawas konstitusi
3. Dewan kebijakan nasional
4. Dewan keamanan nasional

(Sumber: Kompas.com/ Nibras Nada Nailufar)