Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Butuh Kolaborasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur berkelanjutan butuh kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Special Event Toward G20 Summit dengan tema "Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity" pada 10-11 Oktober, 2022.

"Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan," ucap Sri Mulyani, dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan, mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi dan menggunakan semua lembaga termasuk MDB untuk mengurangi risiko serta memobilisasi lebih banyak dana.

Presidensi G20 Indonesia mendorong dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal atau Capital Adequacy Framework (CAF).

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Ini Proyek Infrastruktur Hijau yang Dibangun Kementerian PUPR

Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebut saja di bidang energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan.

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait," tambahnya.

Untuk diketaui, Kemenkeu bersama beberapa Special Mission Vehicles (SMV), yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) turut menyampaikan kontribusi masing-masing dalam kegiatan tersebut.

Baca juga: Jakarta Punya Infrastruktur Pengendali Banjir Berbasis Alam, Ini Profilnya

Acara internasional yang digagas oleh Think20 (T20) Task Force 8 dengan P2EB UGM sebagai institusi pelaksana menjadi ajang bagi T20 untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20 terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Adapun tujuannya untuk menyediakan kebijakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia untuk pulih secara berkelanjutan dan inklusif di tengah krisis global pasca-pandemi.

Terkait hal ini, Lead Co-Chairs T20 Bambang Brodjonegoro menekankan faktor penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

"Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh," paparnya.

Lanjut Bambang, pemangku kepentingan khususnya pemerintah perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutan.