Pemerintah Punya 4 Komitmen Soal Akses Sanitasi dan Air Bersih, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memiliki empat komitmen yang menjadi dasar pengelolaan air, sanitasi, dan kebersihan pada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Sector Ministers’ Meeting (SMM) 2022 yang dihadiri 69 Menteri sektor Water Sanitation and Hygiene (WASH) dari 48 negara di seluruh dunia.

Komitmen pertama yaitu meningkatkan komitmen politik serta investasi untuk mempercepat peningkatan di sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan, serta mengurangi stunting di Indonesia.

Baca juga: Masih di Bawah 12 Persen, Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi Aman di Indonesia

Sebab, pengembangan bidang air dan sanitasi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrim sekaligus mengurangi stunting.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim dari 4 persen menjadi 0 persen pada 2024.

"Strategi ini dapat dicapai melalui pendekatan pengembangan kawasan secara lintas sektoral," terang Basuki dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Kamis (19/05/2022).

Selanjutnya, komitmen kedua ialah dengan memperkuat pemantauan dan pelaporan berbasis masyarakat untuk memastikan sektor air bersih, sanitasi, dan kesehatan yang berkelanjutan.

"Untuk memastikan akuntabilitas dari sektor air dan sanitasi, kami mengembangkan sebuah sistem database yang terdiri dari manajemen sistem informasi untuk PAMSIMAS di sektor air minum, dan SANIMAS di sektor sanitasi," kata Menteri Basuki.

Komitmen selanjutnya dengan pengembangan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan kesehatan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim.

Baca juga: 61 Bendungan Dianggap Dapat Meningkatkan Potensi Irigasi Premium 1,2 Juta Hektar

"Sejak 2015 hingga saat ini, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan mengoptimalkan 231 waduk eksisting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim," jelas Menteri PUPR.

Terakhir, Indonesia berkomitmen dengan memperluas kerjasama dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk peningkatan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan.

Apalagi, untuk mencapai target pengelolaan air dan sanitasi nasional membutuhkan anggaran yang cukup masif dan tentunya Pemerintah tak hanya bergantung pada APBN.

Tetapi juga melibatkan kerjasama dari pihak lain seperti melalui Public Private Partnership (PPP), maupun partisipasi kerjasama lain.