Diguyur Rp 72 Miliar, 3.610 Rumah Tak Layak Huni di Sumbar Beres Dibedah

Program BSPS merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni.

Penyaluran dana program BSPS tersebut tersebar di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai bantuan Rp 20 juta untuk setiap unit rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menyampaikan, program BSPS ini sangat diperlukan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan layak huni.

"Kami menyalurkan bantuan stimulan rumah swadaya untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Ditjen Perumahan, Kamis (19/1/2023).

Akan tetapi Kementerian PUPR ingin Pemda, sektor swasta dan masyarakat juga bisa berkontribusi lebih banyak.

Dengan semakin banyaknya rumah yang layak huni diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat serta mewujudnya lingkungan yang nyaman.

"Kami berharap dari program BSPS ini kualitas hidup dari MBR penerima bantuan menjadi lebih baik dengan menempati rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tutup Iwan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III, Zubaidi menjelaskan, setiap unit RTLH milik masyarakat mendapatkan bantuan Rp 20 juta.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan upah tukang senilai Rp 2,5 juta.

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 3.610 unit rumah RTLH yang mendapat Program BSPS tersebar di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Meliputi di Kabupaten Kepulauan Mentawai 350 unit, Kabupaten Dharmasraya 200 unit, Kabupaten Sijunjung 308 unit.

Lalu, Kabupaten Solok 844 unit, Kabupaten Solok Selatan 10 unit, Kota Padang 898 unit dan Kabupaten Pesisir Selatan 1.000 unit

"Dana Program BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR untuk bedah rumah di Sumatera barat mencapai Rp 72,2 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN TA 2022 dan pinjaman dari Bank Dunia," pungkasnya.