Suharso Monoarfa: Pembangunan Infrastruktur Tak Boleh Buka Akses Pengurasan SDA Nasional

Sebaliknya, dampak pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat maksimal dari tersedianya SDA tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan hal ini dalam webinar, Rabu (6/10/2021).

"Pembangunan infrastruktur tidak boleh memberikan akses pengurasan SDA nasional. Justru sebaliknya, harus mampu memberi manfaat maksimal dari tersedianya SDA," jelas Suharso.

Hal ini merupakan bagian dari aspek lingkungan demi menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Sedianya, ada tiga aspek yang harus dipertimbangan dalam pembangunan infrastruktur yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada aspek sosial, pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadikan masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Justru, kata Suharso, pembangunannya ini mampu membuka peluang penghasilan bagi masyarakat di tiap simpulnya secara langsung.

Sementara aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan manfaat  finansial yang digunakan untuk membiayai keberlangsungan operasinya.

"Sehingga, penting perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur untuk dapat mengakomodasi hal tersebut dengan cermat dan komprehensif," tambah Suharso.

Menurutnya, infrastruktur merupakan kunci sukses untuk mempercepat pembangunan ekonomi tanah air.

Dalam Visi-Misi Indonesia 2045, transformasi ekonomi harus dimulai tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Maka dari itu, Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 demi mewujudkan Indonesia sebagai negara high-economy (berekonomi tinggi) tahun 2045 mendatang.