Dinilai Langgar Norma, Pemprov DKI Tak Beri Izin DWP 2020 Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa minggu yang lalu, perhelatan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) telah digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2019.

Namun, ada sejumlah organisasi masyarakat yang menolak festival electronic dance music (EDM) terbesar di Asia Tenggara itu.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Akan Beri Izin DWP Digelar Tahun 2020

DWP 2020 tidak diberi izin

Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak memberikan izin kepada festival musik Electronic Dance Music (EDM) Djakarta Warehouse Project ( DWP) 2020.

Pelaksana (Plt) Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, keputusan itu berdasarkan hasil evaluasi Pemprov DKI dalam pertemuan dengan penyelenggara DWP.

“Bila penyelenggara (Ismaya Live) nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan (2020), maka tidak akan kami berikan,” tegas Sri seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tak Beri Izin DWP Digelar pada 2020

Berdasarkan laporan

Sri mengatakan, keputusan tersebut juga didasari sejumlah laporan, masukan, serta temuan dari masyarakat terkait pelanggaran nilai dan norma di DWP 2019 kemarin.

“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik," kata Sri.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Pengunjung berjoged memeriahkan Djakarta Warehouse Project 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Memanggil Ismaya Live

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah meminta klarifikasi dari penyelenggara DWP untuk mengevaluasi acara yang mereka gelar pada 13-15 Desember 2019.

Baca juga: Tutup DWP 2019, Jonas Blue Kibarkan Bendera Merah Putih di Atas Set DJ

Sri Haryati mengatakan, dalam pertemuan untuk permintaan klarifikasi, penyelenggara mengakui keterbatasan mereka untuk mengendalikan sikap pengunjung DWP.

“Dalam pertemuan yang kami lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019," ujar Sri Haryati.

“Karenanya kami keluarkan kebijakan tersebut," tambahnya.