Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tak Beri Izin DWP Digelar pada 2020

Kompas.com - 01/01/2020, 12:58 WIB
Suasana panggung Neon Jungle saat Pon Your Tone (PYT) Soundsystem tampil dalam Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISISuasana panggung Neon Jungle saat Pon Your Tone (PYT) Soundsystem tampil dalam Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan tidak lagi memberikan izin penyelenggaraan terhadap perhelatan musik Djakarta Warehouse Project ( DWP) pada 2020.

Pelaksana (Plt) Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Sri Haryati, mengungkapkan alasan tidak memberikan izin festival musik Electronic Dance Music (EDM) terbesar di Asia Tenggara itu.

Setelah berlangsungnya acara DWP 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta banyak menerima laporan dari sejumlah pihak.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Akan Beri Izin DWP Digelar Tahun 2020

Salah satunya, Pemprov DKI menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran nilai dan norma di DWP 2019 kemarin.

“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik,” ucap Sri melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2019).

Pengunjung berjoged memeriahkan Djakarta Warehouse Project 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/12/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Pengunjung berjoged memeriahkan Djakarta Warehouse Project 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah meminta klarifikasi dari penyelenggara DWP untuk mengevaluasi acara yang mereka gelar pada 13-15 Desember 2019.

Baca juga: Anies Akan Panggil Penyelenggara DWP untuk Lakukan Evaluasi

Sri Haryati mengatakan, dalam pertemuan untuk permintaan klarifikasi, penyelenggara mengakui keterbatasan mereka untuk mengendalikan sikap pengunjung DWP.

“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019," ujar Sri Haryati.

“Karenanya kami keluarkan kebijakan tersebut," tambahnya.


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X