Helmy Yahya Menangis Lihat Kepedulian Publik kepada TVRI

Bahkan, kepedulian ini semakin terlihat setelah Helmy dipecat sebagai Dirut TVRI pada 16 Januari 2020.

Artinya, kata Helmy, ini bukanlah bentuk dukungan padanya, melainkan semangat untuk melihat TVRI lebih baik lagi ke depannya dan membawa perubahan.

"Saya senang masyarakat sekarang peduli pada TVRI, tadinya mungkin biasa saja," ujar Helmy saat ditemui dalam sebuah acara diskusi di M Bloc Space, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2020) malam.

Bahkan, Helmy tak menampik bahwa ia sampai menangis lantaran melihat kepedulian yang ditunjukkan oleh masyarakat.

"Kalau saya lihat netizen itu, media sosial, kadang-kadang saya terharu sampai menangis malah, ada yang sampai puluhan tahun enggak nonton TV malah tiba-tiba jadi nonton TVRI lagi, 'wah yang gue tonton ternyata TVRI', jadi saya senang gitu," ungkap Helmy Yahya.

Ihwal pengabdiannya yang berujung pemecatan, Helmy tak pernah merasa kecewa.

Baginya, berkontribusi pada Indonesia adalah suatu kebanggaan yang tak bisa terukur.

"Ya saya memang komitmennya untuk mengabdilah, Pak Rudiantara juga bilang 'this is a country call', ya saya meninggalkan bisnis, panggung (dunia hiburan)," ucapnya.

"Jadi waktu ditanya saat RDP (Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI) apakah menyesal jadi Dirut TVRI? 'Oh tidak', suatu pengalaman yang sangat besar bagi saya melakukan sesuatu untuk negara. Semoga semangat ini bisa diteruskan," sambungnya.

Adapun, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI memberhentikan Direktur Utama Helmy Yahya pada 16 Januari 2020.

Surat keputusan (SK) pemecatan Helmy dikatakan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Berdasarkan PP tersebut, kata Ketua Dewas TVRI Arif Hidayat Thamrin, Dewas memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.

Namun, keputusan ini sorotan lantaran publik menganggap alasan dewas memecat Helmy dangkal.

Helmy sendiri juga telah melakukan pembelaan atas keputusan tersebut dengan melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI, pada 28 Januari 2020.

Saat ini, permasalahan ini sedang dikaji oleh Komisi I DPR RI.